Jakarta (detikFinance Rabu, 12/08/2009 17:12 WIB) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang menyatakan laporan keuangan pemerintah pusat masih disclaimer selama 5 tahun berturut-turut. Namun Ketua BPK Anwar Nasution menilai sudah ada kemajuan yang sangat besar.

"Bahwa betul laporan keuangan masih disclamer selama dua tahun. Tapi kalau kita lihat komponennya, terdapat kemajuan yang sangat besar," ujar Anwar.

Ia menyampaikan hal itu saat jumpa pers usai menghadap Presiden SBY di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (12/8/2009).

Komponen-komponen yang dianggap maju tersebut, menurut Anwar di antaranya adalah Depprerin, Depkeu, Depdiknas, Deptan dan amsih banyak lagi yang lain.

"Bahkan TNI dan Polri tanpa kita minta pun mereka datang untuk meminta bagaimana memperbaiki sistem keuangannya," puji pria yang suka berbicara ceplas ceplos ini.

Dalam 3-4 tahun pemerintahan SBY, lanjut Anwar, Menteri Keuangan juga telah melakukan penertiban rekening-rekening liar serta menertibkan investasi yang menggunakan aset negara. Modernisasi pembukuan dan sistem IT dalam pembukuan juga digalakkan. Sehingga Menkeu sebagai bendahara negara dapat memantau secara online.

Sementara itu, menurut Menkeu Sri Mulyani, Presiden SBY memberikan arahan kepada BPK agar perbaikan pelaporan keuangan negara semakin ditingkatkan. Ketepatan alokasi serta sasaran juga dianjurkan oleh SBY demi efisiensi anggaran.

"Saat ini laporan keuangan daerah juga kurang memadai. Presiden juga meminta agar mekanisme kontrol, memonitor dan pentingnya capacity building," imbuhnya.

Sri Mulyani menambahkan, lebih dari 50 persen laporan keuangan di daerah sangat buruk. Untuk mengantisipasi agar hal ini tidak berlarut-larut, pemerintah menyiapkan berbagai langkah perbaikan. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan untuk pejabat daerah.

"Pemerintah melakukan dua hal, yakni melakukan program untuk perbaikan laporan keuangan daerah, serta melakukan training yang berbeda-beda di semua level pimpinan di daerah," ujarnya.

Ia mengatakan hal tersebut usai mendampingi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution bertemu dengan Presiden SBY di Istana Presiden.

Ke depan, menurut Sri Mulyani, pemerintah juga akan menerapkan reward and punisment kepada daerah-daerah. Daerah yang laporan keuangannya buruk akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya, penghargaan akan diberikan kepada daerah yang baik dalam melaporkan keuangannya.

"Hal itu akan kita formulasikan dalam RAPBN 2010. Tapi masih kami formulasikan bagaimana bentuk reward dan punisment-nya," imbuh Sri.

Dia menambahkan, usai peringatan 17 Agustus nanti, dirinya akan menyampaikan hasil audit keuangan dalam sidang paripurna kabinet.

"Kita ingin standar tata kelola keuangan kita menjadi lebih baik," pungkasnya.


Anwar Khumaini - (anw/qom)

Sumber: http://www.detikfinance.com/read/2009/08/12/171226/1182034/4/bpk-lapkeu-pemerintah-disclaimer-tapi-ada-kemajuan-besar