KOMPAS.com (Selasa, 1 September 2009 | 11:24 WIB)- Ada yang bilang kalau mau menjadi pegawai negeri sipil harus siap menyetorkan sejumlah uang agar si calon pegawai bisa melenggang bebas masuk seleksi.

Atau ada pula yang menggunakan nama besar seseorang yang berpengaruh sebagai jaminan di departemen atau instansi pemerintahan. Ini adalah bentuk-bentuk KKN yang mungkin kerap terjadi di tingkat pusat ataupun daerah.

Departemen Keuangan sebagai salah satu instansi pemerintah yang memegang pos-pos penting negara mencoba ingin merubah persepsi masyarakat tentang instansi pemerintahan yang kotor dan penuh kecurangan. Reformasi Birokrasi adalah jawaban dari Departemen yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati ini sebagai langkah untuk mengubah persepsi tersebut.

Salah satu bentuk reformasi birokrasi dalam tubuh Depkeu adalah perekrutan calon pegawai negeri sipil Departemen Keuangan. Anggota Tim Reformasi Birokrasi (TRB) Juni Hastoto menjamin proses seleksi dan perekrutan di Depkeu sudah 99,9 persen berjalan bersih, sementara sisa 0,1 persen sangat mungkin merupakan orang di luar Depkeu yang memanfaatkan kesempatan untuk memperdaya para calon pegawai.

Semua Berkompetisi Secara Murni
Keseriusan Depkeu untuk merubah cara 'kuno' yang kotor dengan cara baru yang lebih bersih terbukti dengan memperketat kompetisi seleksi calon pegawai negeri sipil. Tahun 2008 ini tercatat ada 120.000 aplikasi yang masuk, namun hanya 1.900 yang lulus dan diangkat menjadi pegawai. Sedangkan tahun lalu ada 80.000 pelamar dan yang lulus seleksi hanya 2.000 calon.

Perubahan proses perekrutan di Depkeu sebenarnya mulai mengalami perubahan sejak tahun 80-an yaitu dengan melibatkan surat kabar untuk memuat pengumuman soal pendaftaran CPNS dan hasil ujian. Sebelumnya proses perekrutan tidak dapat menjangkau semua pelamar, yaitu dengan cara mendatangi beberapa universitas di Indonesia.

Proses penyeleksian yang berlaku sekarang ini melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap seleksi administrasi dimana para pelamar dapat mengirimkan surat pendaftaran dan dan mengisi aplikasi dan dapat dilakukan secara online dan kirim ke sekertariat Depkeu. Selanjutnya pihak Depkeu akan menyeleksi calon pegawai negeri sipil.

Kedua, tahap ujian dimana peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi selajutnya akan mengikuti tes tulis akademik. Ketiga, peserta yang lolos tes tulis akan menghadapi psikotes. Keempat, apabila lulus psikotes peserta akan di tes fisik dengan mengikuti tes kesehatan dan olah raga. Dan Kelima peserta yang sudah mengalami penciutan jumlah akan melakukan tes terakhir yaitu wawancara.

Panjangnya tahapan seleksi ini dirasakan oleh Yani, pegawai Depkeu yang baru diangkat pada Januari 2009 lalu. Menurutnya proses seleksi pegawai Depkeu saat ini lebih fair dan bersih karena semua peserta harus melewati tahapan yang panjang dan ketat, beberapa temannya yang punya saudara atau kenalan di Depkeu malah tidak diterima.

Masih menurut Yani, proses seleksi pegawai yang bersih dan fair yang dilakukan oleh Depkeu secara langsung akan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dan akan mempengaruhi kinerja dan produktifitas dari Depkeu sendiri dalam melayani masyarakat.(Mulk)

ANI

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2009/09/01/1124229/