Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tengah menggalakan program percepatan sertipikasi Barang Milik Negara (BMN). Hingga akhir tahun 2019, Pemerintah telah berhasil melaksanakan sertipikasi tanah BMN sebanyak 28.197 bidang. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur BMN Encep Sudarwan pada Jumat (14/2) di Aula Kantor Pusat DJKN, Jakarta Pusat.

“Hingga saat ini, Pemerintah sudah melakukan sertipikasi BMN berupa tanah sebanyak 28.197 bidang atau 53% dari total data identifikasi bidang tanah BMN,” ujar Encep.

Lebih dalam, Encep menargetkan Pemerintah akan selesai melakukan sertipikasi BMN berupa tanah pada tahun 2022. “Kami menargetkan 3 tahun dari sekarang sertipikasi tanah BMN akan selesai, tahun 2020 kami menargetkan 15.426 bidang, 2021 sebanyak 21.500 lebih, dan 2022 seluruh bidang tanah akan selesai,” ujarnya.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan LMAN Qoswara juga mengungkapkan LMAN telah melakukan sertipikasi 5.562 bidang tanah Proyek Strategis Nasional (PSN). “hingga 7 Februari 2020, LMAN telah melaksanakan pendanaan pengadaan lahan sejumlah 72 proyek Strategis. Dengan pendanaan lahan tersebut LMAN telah melakukan sertipikasi 5.562 bidang tanah PSN,” ungkapnya.

Sertipikasi BMN berupa tanah dilakukan untuk mewujudkan good governance pengelolaan keuangan Negara melalui pengelolaan BMN yang baik dan sebagai upaya tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik dalam pengelolaan BMN. (Bhika/Surur/Es – Humas DJKN)