Jakarta – Sejak pengalihan aset Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) di akhir tahun 2015, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) diberikan mandat oleh Pemerintah untuk memberikan pembiayaan infrastruktur ke pemerintah daerah. Hingga akhir tahun 2019, PT SMI telah membuat komitmen pinjaman daerah senilai Rp4,6 triliun kepada 24 Pemerintah Daerah.
“Sebagai
special mission vehicles (SMV –red),
PT SMI mendorong, menstimulasi pembangunan daerah, baik yang berasal dari
pendapatan daerah sendiri maupun transfer dari APBN (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara –red), (sehingga) lebih optimal,” ujar Direktur Jenderal
Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata pada Jumat (24/1) di Kantor Pusat Direktorat
Jendral Kekayaan Negara (DJKN), Jakarta.
Direktur
Kekayaan Negara Dispisahkan DJKN Meirijal Nur juga mengungkapkan pentingnya
peran PT SMI pada pembangunan infrastruktur nasional. Sebagaimana diketahui,
pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar dengan jangka waktu yang
lama. Sedangkan, ketersediaan anggaran Pemerintah bersifat jangka pendek dengan
dana yang terbatas. “Harus ada institusi untuk menutupi ini, jadi SMI ini
sebagai katalis,” jelasnya.
Lebih
lanjut, ia menjelaskan bahwa upaya mempercepat pembangunan infrastruktur daerah
ini, akan turut mendorong akselerasi pembangunan ekonomi daerah. “Dengan
ketersediaan infrastruktur yang lengkap dan baik, pemerataan ekonomi akan tersebar
di seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya.
Peran
TP SMI sebagai development partner
Pemerintah amat besar dalam pembiayaan infrastruktur daerah. “Salah satu
contohnya adalah pembiayaan pembangunan RSUD Kabupaten Konawe, Sulawesi
Tenggara,” ujar Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad.
Ia menyebutkan
bahwa percepatan pembangunan RSUD ini secara tidak langsung mempengaruhi dampak
sosial ekonomi yang baik. “Tercatat adanya peningkatan output sebesar 0,41%,
peningkatan nilai tambah sebesar 0,27%, peningkatan pendapatan rumah tangga
sebesar 0,33%, dan peningkatan lapangan pekerjaan sebesar 0,08%,” ungkapnya.
Akan
tetapi, tidak semua objek pembangunan merupakan infrastruktur yang menghasilkan
revenue. Salah satunya adalah
pembangunan jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. “Meskipun
begitu, pembangunan ini tetap memiliki manfaat,” jelas Edwin.
Pembangunan jalan ini berfungsi untuk menghubungan kawasan industri, perkantoran dan perumahan. Selain itu, jalan ini juga membuka jalur akses ke pelabuhan penyeberangan untuk mengembangkan potensi pariwisata ke Kabupaten Penajam Paser Utara. “(Sehingga) secara tidak langsung, jalan ini mampu meningkatkan dan memperlancar arus perdagangan dan ekonomi Kabupaten tersebut,” tegasnya. (bhika/esti/surur)