Tangerang - Optimalisasi pengelolaan piutang negara tidak hanya diarahkan pada tingkat penyelesaian piutang, tetapi justru harus dimulai dari hulu yaitu mencegah piutang negara timbul. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain (PNKNL) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Dodi Iskandar saat membuka Seminar Pengelolaan Piutang Negara pada Kamis (5/12) di Gedung Student Center Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN), Tangerang.

“Kalaupun terpaksa timbul, piutang negara harus ditata dan dimitigasi sedemikan rupa sehingga mudah dan teratur dalam pengelolaan,” ujarnya melanjutkan.

Dodi juga menjelaskan siklus pengelolaan piutang negara dimulai dari saat terjadinya piutang, penatausahaan, penagihan, sampai dengan penyisihan dan penurunan kualitas piutang. Siklus ini melibatkan banyak pihak sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur secara lengkap dan menyeluruh.

Sejauh ini, lanjutnya, belum ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur secara komprehensif tentang pengelolaan piutang negara sebagai wujud harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi dari seluruh kementerian/lembaga dalam mengelola piutangnya.

Hal senada diungkapkan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) Dian Puji N. Simatupang yang menjadi salah satu narasumber dalam seminar tersebut. Dian berpendapat bahwa pengelolaan piutang negara harus segera diformulasikan dalam open legal policy melalui pembentukan Undang-Undang. “Konsep pengaturan harus jelas terhadap wewenang, syarat dan prosedur, dan substansi format materi muatan pengelolaan piutang negara sehingga mampu mendukung terwujudnya keuangan negara dalam mencapai tujuan bernegara,” jelas Dian.

Kegiatan yang mengusung tema Membangun Konsep Pengelolaan Piutang Negara yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel ini merupakan hasil kerjasama antara DJKN dengan PKN STAN.

Seminar ini juga menghadirkan dua narasumber lain yaitu Dosen PKN STAN Prayudi Nugroho dan Kepala Seksi Piutang Negara IC Direktorat PNKNL DJKN Amri Firmansyah serta diikuti oleh ratusan mahasiwa PKN-STAN. Penyelenggaraan seminar ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada mahasiswa khususny terkait pengelolaan piutang negara dan juga menghasilkan masukan berharga dalam rancangan peraturan pengelolaan piutang yang sedang disusun, agar kualitas pengelolaan piutang negara semakin baik. (BAS/Son/Pon-Humas DJKN)