Jakarta – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV pada  Selasa (19/11/2019 yang diwakili oleh Kepala KPKNL,Karman, menghadiri acara Penyampaian Hasil Evaluasi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkup kementerian dan lembaga tahun 2019 bertempat di Binakarna Auditorium, Hotel Bidakara Jakarta. Tahun ini, terdapat 51 unit penyelenggara pelayanan publik di lingkup kementerian/lembaga yang pelayanan publiknya dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). KPKNL Jakarta IV termasuk salah satu unit yang ditunjuk di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebelum penyampaian hasil evaluasi, terdapat beberapa rangkaian kegiatan antara lain paparan upaya peningkatan pelayanan publik dengan pembicara dari beberapa instansi yaitu dari Panitera Mahkamah Konstitusi, Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Semarang (Kementerian Kelautan dan Perikanan), serta Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “Kartini”  Kabupaten Temanggung (Kementerian Sosial). Acara dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB. Berdasarkan hasil evaluasi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB,  perolehan “Indeks Pelayanan Publik (IPP) untuk Unit Pelayanan Publik di bawah naungan K/L yakni 3,85 (Kategori Baik). Perolehan predikat itu masih perlu kerja keras dan komitmen masing-masing kementerian dan lembaga untuk menuju pelayanan publik yang prima atau predikat A."

Disampaikan pula bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rangka pelayanan publik, antara lain keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan khususnya penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya, apresiasi kinerja pegawai, penyediaan sarana prasarana, pemanfaatan pengelolaan pengaduan, dan peningkatan inovasi pelayanan publik. Aspek penilaian tertinggi pada K/L yakni aspek sarana dan prasarana dengan nilai  4,11. Sedangkan untuk aspek paling rendah dan perlu perbaikan adalah aspek inovasi pelayanan dengan nilai 3,09.

Terdapat dua kementerian/lembaga yang mendapatkan nilai A atau pelayanan prima dan sebanyak 21 kementerian/lembaga meraih nilai A- atau sangat baik. Sementara 28 kementerian/lembaga lainnya mendapat predikat baik, baik dengan catatan, dan cukup. Kementerian Keuangan mengirimkan 4 (empat) unit perwakilannya yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun, KPPBC Ngurah Rai, KPP Gambir III, dan  KPKNL Jakarta IV. Keempat unit kerja tersebut berhasil mendapatkan predikat “Sangat Baik”.

Hasil evaluasi juga memberikan rekomendasi dan beberapa perbaikan. Catatan perbaikan yang telah disampaikan oleh tim evaluator diminta untuk segera ditindaklanjuti dan diwujudkan. Diingatkan juga bahwa yang dilakukan instansi pemerintah tidak boleh semata-mata hanya karena ingin memperoleh nilai, namun hasil evaluasi diberikan demi perbaikan dan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pemberian hasil evaluasi ini bertujuan untuk memunculkan unit penyelenggara pelayanan sebagai percontohan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Diharapkan dengan evaluasi yang dilakukan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. (teks/foto: seksi hi.jkt4)