Yogyakarta – Milenial bisa punya rumah nggak sih? Menjawab pertanyaan ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bersama PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) hadir di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) pada Kamis, 31 Oktober 2019. Pada kegiatan bincang santai ini, Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II DJKN Muhammad Nahdi menekankan bahwa pemerintah senantiasa memberikan dukungan terhadap penyediaan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Supaya bisa memahami dukungan pemerintah terhadap perumahan (penyediaan perumahan-red), terlebih dahulu harus tahu isu-isunya,” ujar Nahdi.

Lebih lanjut Nahdi menjelaskan bahwa terdapat empat permasalah utama dalam penyediaan perumahan masyarakat yaitu affordabililty, accessability, availability, dan sustainability. Isu affordabililty terkait dengan kemampuan/daya beli masyarakat yang masih rendah. Selain itu, akses (accessability) masyarakat untuk mendapat kredit perumahan juga masih terbatas. Dari sisi pasokan (availability), ketersediaan rumah tapak maupun rusun juga masih terkendala skim pembiayaan yang juga masih terbatas. Belum lagi kendala sumber pembiayaan untuk penerbitan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang masih mengandalkan sumber pembiayaan jangka pendek, padahal Kontrak KPR adalah jenis kontrak jangka panjang. Ketidaksesuaian ini menimbulkan masalah maturity mismatch pada penyalur kredit.

“Pemerintah mendukung dari dua sisi, yaitu supply dan demand,” ungkap Nahdi.

Untuk mendukung pembiayaan perumahan, pemerintah menyediakan program subsidi KPR dengan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang kemudian populer dengan sebutan KPR FLPP. Program ini diselenggarakan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan PT SMF. Sedangkan dari segi belanja, pemerintah melalui Kementerian PUPR menyediakan berbagai program seperti Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan masih banyak lagi.

“Sampai dengan Agustus 2019, jumlah rupiah yang sudah disalurkan oleh pemerintah melalui program FLPP adalah Rp42 T atau sebanyak 633 ribu unit rumah,” kata Nahdi.

Meskipun kebutuhan rumah yang harus dipenuhi masih sangat besar, namun Nahdi menekankan bahwa pemerintah tidak henti-hentinya mendukung program penyediaan perumahan. Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo.

Ananta juga menjelaskan dengan lebih spesifik mengenai peran PT SMF dalam penyediaan tempat tinggal. Sebagai BUMN yang dimiliki 100% oleh pemerintah, SMF memiliki empat program strategis yaitu program penurunan beban fiskal melalui FLPP, program KPR pasca bencana, program pengembangan rumah di daerah kumuh, dan program pembiayaan homestay.

Ananta mengaku pihaknya sedang meriset pasar milenial. “Kita juga ingin melihat tipe rumah seperti apa sih yang diinginkan milenial? Kisaran harga berapa sih? Lokasi di mana sih?” ujarnya. Saat ini PT SMF telah bekerja sama dengan GRAB untuk membantu masyarakat berpenghasilan tidak tetap untuk mendapatkan KPR. Ananta berharap program perumahan untuk milenial juga dapat diwujudkan dengan skema yang lebih beragam.

“SMF akan membantu tapi lewat multifinance company. Hal itu sudah terjadi, kita lihat perkembangannya,” ujarnya.

PT SMF juga berharap pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk dapat menyalurkan KPR. Ananta mencontohkan BPD Papua yang merupakan salah satu BPD terbaik penyalur KPR untuk MBR.

Ketua Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan FEB UGM Dumairy berharap kegiatan Kuliah Umum ini dapat menginspirasi para mahasiswa untuk merencanakan investasi berupa pembelian rumah dengan baik. “Keong saja sejak lahir punya rumah,” guraunya.

Kegiatan ini juga turut dihadiri dan didukung oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta beserta jajaran. (Humas DJKN)