Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Isa Rachmatarwata  mengatakan bahwa  pemerintah kini memiliki 95,9% saham di PT Tuban Petrochemical Industries (TubanPetro). Kepemilikan saham ini merupakan hasil konversi piutang pada TubanPetro yang berupa pokok multi years bond (MYB) sebesar Rp2,62 Triliun. Hal ini disampaikan Isa saat media briefing terkait kepemilikan saham TubanPetro pada Jumat, (18/10) di Aula Kantor Pusat DJKN, Jakarta.

“Kami mengubah sebagian besar piutang TubanPetro menjadi modal pemerintah, ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2019,” jelas Isa.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa status perusahaan yang masih memiliki utang kepada pemerintah menjadikan operasional TubanPetro menjadi tidak optimal. Maka skema penyelesaian piutang negara dengan mengonversi piutang sebagai saham, menjadi opsi yang ditempuh oleh pemerintah. Isa berharap TubanPetro dapat memberikan kontribusi lebih untuk pendapatan nasional.

“Dengan ini, kita akan mendapatkan perusahaan yang lebih bagus tampilan finansialnya, menurunkan impor bahan baku kimia, mengurangi defisit, dan mendorong industri manufaktur dalam negeri, serta akan dapat mempekerjakan  sekitar 14.500 orang,” terang Dirjen KN.

Sejalan dengan pernyataan Dirjen KN, Direktur Utama TubanPetro Sukriyanto mengatakan bahwa dengan dikonversinya piutang perusahaan, TubanPetro dapat bekerja secara optimal. “Aset TubanPetro menjadi produktif, perusahaan menjadi sehat, sehingga nantinya dapat berkontribusi  lebih untuk pendapatan negara dalam bentuk deviden,” jelas Sukriyanto.

Sebagai informasi, TubanPetro merupakan perusahaan induk yang bergerak di bidang petrokimia yang didirikan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan pada tahun 2001 guna memfasilitasi dan memastikan penyelesaian utang PT Tirtamas Majutama dan afiliasinya. TubanPetro memiliki tiga anak perusahaan yaitu PT Polytama Propindo, PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama, dan PT Petro Oxo Nusantara. (tasya/monica)