Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menargetkan seluruh tanah milik negara bersertifikat pada akhir 2022. Hal ini ditegaskan oleh Direktur BMN DJKN Encep Sudarwan pada Rapat Koordinasi Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun 2019, Rabu (27/2) di Hotel Sari Pasific Jakarta. Menurutnya, pencapaian target tersebut harus didukung dengan kerja sama dan sinergi yang kuat antara DJKN sebagai pengelola barang, Kementerian/Lembaga sebagai pengguna barang, dan juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat.

"Ibarat percintaan, jangan bertepuk sebelah tangan. Kita harus saling mendekat, harus kompak dan bersinergi," ujar Encep. 

Progran sertifikasi tanah milik negara telah dijalankan sejak 2013. Sekitar 47% dari total tanah yang tercatat di pemerintah pusat telah bersertifikat. DJKN menargetkan sekitar 6.700 bidang tanah disertifikasi di tahun 2019, sekitar 15.000 bidang di 2020, dan berkelanjutan hingga seluruhnya selesai pada 2022.

Sekretaris DJKN Dodi Iskandar juga menekankan pentingnya sertifikasi tanah dalam pengelolaan aset negara. "Walaupun sudah dikuasai, walaupun milik negara, tetap harus ada dokumen kepemilikan," tegasnya. Bahkan menurut Dodi, percepatan sertifikasi ini menjadi salah satu program unggulan DJKN.

Terkait penetapan target sertifikasi tanah negara oleh DJKN, Direktur Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN Isman Hadi menyampaikan dukungannya. "Target-target (sertifikasi-red) yg ditetapkan saya harapkan dapat tercapai dengan baik, dengan catatan kualitas tetap dijaga," tuturnya. 

Sampai berita ini ditayangkan, rapat koordinasi masih berlangsung hingga Jumat (1/3). Sekitar 200 orang peserta kegiatan berasal dari kantor pusat dan vertikal DJKN, serta perwakilan dari seluruh kanwil Kementerian ATR/BPN. Para peserta ini didatangkan dari seluruh Indonesia untuk membahas rencana pelaksanaan sertifikasi secara komprehensif yang meliputi penentuan objek, penganggaran, dan penyelesaian masalah teknis di lapangan. 

Khusus mengenai penganggaran, DJKN mendatangkan tiga narasumber yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkeu Chalimah Pujihastuti, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen Anggaran Kemenkeu Made Arya Wijaya, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa. Dengan penganggaran yang matang, diharapkan seluruh target sertifikasi yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. (mli/abah/brilly)