Jayapura – Selasa (18/12), Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN), Isa Rachmatarwata melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku (Kanwil DJKN Papabaruku) dan  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura. Kunjungan Dirjen KN ke wilayah paling timur Indonesia ini dilakukan di sela-sela kesibukan mendampingi Menteri Keuangan dalam kunjungan kerjanya di tanah Papua. Selain Dirjen Kekayaan Negara, hadir pula beberapa pejabat eselon I Kementerian Keuangan, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Perimbangan Keuangan, dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak.

Sebelum ke Kanwil DJKN Papabaruku dan KPKNL Jayapura, Dirjen KN dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan di wilayah Jayapura mengikuti kunjungan Menteri Keuangan beserta rombongan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Distrik Muara Tami, Jayapura, yang merupakan batas negara Indonesia dengan Papua Nugini dalam rangka melihat kinerja petugas Bea dan Cukai yang bekerja di perbatasan.

Selepas dari kunjungan di PLBN Skouw, Dirjen Kekayaan Negara langsung mengunjungi KPKNL Jayapura yang disambut dengan hangat oleh seluruh pejabat dan pegawai termasuk Kepala KPKNL Jayapura, Bimo Aryo. Dirjen KN melakukan perbincangan singkat dengan beberapa pegawai dan mengapresiasi penataan ruang pada KPKNL Jayapura yang tetap terlihat rapi meskipun tidak menggunakan sekat pembatas antar meja pegawai.

Kunjungan Dirjen Kekayaan Negara dilanjutkan ke Kanwil DJKN Papabaruku yang terletak dalam lokasi yang sama dengan KPKNL Jayapura, yaitu di Komplek Papua Trade Center (PTC) Entrop, Kota Jayapura. Aloysius Yanis Dhaniarto, Kepala Kanwil DJKN Papabaruku beserta seluruh pejabat dan pegawai menyambut kedatangan orang nomor satu di DJKN tersebut dengan antusias dan suka cita. Sebelum memberikan arahan dan pembinaan, Dirjen KN berkeliling memeriksa ruangan kantor serta menyapa seluruh pejabat dan pegawai Kanwil DJKN Papabaruku.

Seluruh pejabat dan pegawai Kanwil DJKN Papabaruku dan KPKNL Jayapura mengikuti pertemuan dengan Dirjen KN di Aula Kanwil DJKN Papabaruku. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJKN Papabaruku, Aloysius Yanis Dhaniarto memaparkan capaian kinerja tahun 2018, antara lain terkait dengan kegiatan sertifikasi tanah, pelayanan lelang, pengurusan piutang Negara, dan pelaksanaan revaluasi BMN. Terkait dengan penilaian kembali BMN, Dirjen Kekayaan Negara mengapresiasi kinerja Kanwil dan KPKNL yang dapat menyelesaikan reval tepat waktu dengan capaian di tahun 2018 ini sebesar 113,5% mengingat beratnya kendala yang dihadapi tidak saja dari fisik dalam arti lokasi aset yang sulit dijangkau namun juga adanya isu keamanan khususnya di wilayah Papua.

Sedangkan untuk kendala yang dihadapi Kanwil DJKN Papabaruku atas minimnya jumlah Pejabat Lelang, Dirjen Kekayaan Negara memberikan arahan bahwa penambahan jumlah SDM saja belum langsung dapat menyelesaikan persoalan dimaksud, karena harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebagaimana contoh di KPKNL lain yang ternyata terdapat kendala pada sistem kerja yang harus dibenahi dalam penyelesaian dokumen lelang. Selain itu, juga evaluasi terkait PNBP yang dihasilkan suatu KPKNL dibandingkan dengan anggaran yang diterima untuk mengetahui efektifitas kinerja KPKNL tersebut.

Isa Rachmatarwata juga berpesan kepada pejabat dan pegawai agar tidak berkecil hati dan tetap bersemangat dalam menjalankan tugas di wilayah Papua. Suatu saat setiap pegawai akan mengalami mutasi atau rotasi. Perubahan perpindahan karena mutasi atau rotasi itu suatu kebutuhan. Kebutuhan bukan hanya untuk pribadi-pribadi tapi juga buat kantor yang bersangkutan. Suatu kantor yang dijalankan oleh orang yang sama secara berkepanjangan kinerjanya akan stagnan atau bahkan menurun. “Kita selalu perlu suasana baru gak peduli siapa orang itu apakah lulusan S3, lulusan SMA, lulusan Sarjana, lulusan Prodip dan sebagainya, setiap orang selalu dapat membuat suasana baru di kantornya”, imbuhnya.

Isa juga selalu meminta bagian kepegawaian untuk selalu melakukan reviu terhadap mutasi, sehingga tidak membiarkan pegawai terlalu lama bertugas di suatu tempat,  yang pada akhirnya akan membuat dirinya dan kantornya menjadi tidak kreatif lagi, tidak inovatif lagi bahkan kinerjanya menurun. Rotasi dan mutasi akan dilakukan secara lebih teratur. Pola mutasi saat ini tetap memperhatikan lokasi home and away dari setiap pegawai yang masih terus disusun agar nantinya akan lebih teratur dalam kaitan jangka waktu untuk pindah ke tempat lain. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa mutasi pegawai merupakan kebutuhan organisasi DJKN dan kebutuhan bagi pegawai sendiri agar dapat berinovasi di tempat kerja yang baru.  “Mohon semua pegawai dapat melihat mutasi dan rotasi sebagai suatu kebutuhan dari organisasi maupun diri sendiri. Diharapkan dapat membangun semangat dan gairah baru di tempat yang baru,” pungkasnya.