Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku pengelola Barang Milik Negara (BMN) menargetkan 6.787 bidang tanah BMN Bersertifikat pada tahun 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur BMN DJKN Encep Sudarwan dihadapan para perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) pada acara Rapat Koordinasi Sertifikasi BMN Berupa Tanah Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di Aula Gedung RM Notohamiprojo, Selasa (18/12).

Dalam acara yang mengusung tagline "Dengan semangat reforma agraria, kita tuntaskan pensertifikatan BMN" ini, Encep kembali mengingatkan perwakilan K/L yang hadir bahwa pensertifikatan BMN merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. "Seluruh BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian/Lembaga," tegasnya.

Encep mengapresiasi sinergi antara K/L, DJKN, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait capaian sertifikasi BMN tahun 2018 yang berdasarkan data per 14 Desember 2018 telah berhasil mensertifikatkan 4.612 bidang tanah BMN.

Encep kemudian menantang perwakilan K/L, BPN, dan DJKN untuk bersama - sama meningkatkan target sertifikasi BMN sehingga dua sampai tiga tahun lagi sertifikasi BMN dapat dituntaskan. "Negara mencari uang (APBN) itu susah, setelah jadi barang jangan dibiarkan saja (tidak bersertifikat)," ujarnya.

Tidak hanya itu, untuk memberikan motivasi, pada kesempatan ini Encep menyerahkan secara simbolis Daftar Indikatif Sertifikasi Tanah Tahun 2019 kepada tiga K/L dengan target sertifikasi tahun 2019 paling besar yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan target sertifikasi sebanyak 4.084 bidang tanah, Badan Pengelola Kawasan Sabang dengan target sertifikasi sebanyak 1.303 bidang tanah, dan Kepolisian Republik Indonesia dengan target sertifikasi sebanyak 387 bidang tanah.

Untuk mendukung capaian target sertifikasi tahun 2019, dalam acara tersebut DJKN menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas sertifikasi BMN mulai dari tahap perencanaan hingga selesai, diantaranya Kepala Seksi Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang IV BPN Kuwat Waluyo, Kepala Bagaian Penyusunan Rencana BPN Kartika Sari, Kepala Seksi Penetapan Hak Atas Tanah BPN Pangihutan Manurung, serta Kepala Subdirektorat BMN III DJKN Bambang Sulistyono.

Selain itu, sebelum acara berakhir, dipaparkan juga mengenai Asuransi BMN yang akan diterapkan secara bertahap mulai tahun 2019 dengan narasumber Hendry Tamrin dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. (Ajip/Corina Humas DJKN)