Berita DJKN

Pejabat Lelang pada Prinsipnya Tidak Dapat Digugat di Muka Pengadilan

Senin, 26 November 2018 pukul 19:47:15   |   687 kali

Jakarta - Pejabat lelang pada prinsipnya tidak dapat digugat di muka pengadilan karena sifatnya hanya sebagai perantara lelang. Hal ini sama perlakuannya dengan status notaris. Notaris hanya memungkinkan digugat jika ia memasukkan keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya. ”Harus dibuat norma yang melindungi pejabat lelang dalam RUU Pelelangan,” ujar Ahli Hukum dan Dosen Magister Hukum Unversitas Pancasila, dan Program Studi Kajian Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia Dr. Gunawan Widjaja saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion RUU Pelelangan dengan mengambil tema “Aspek Hukum Perikatan/ Perjanjian dalam Kaitannya dengan Lelang dan Risalah Lelang” pada Senin, (26/11) di Ruang Rapat Direktorat Lelang Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jakarta Pusat.


FGD yang dimoderatori oleh Kepala Subdirektorat Bina Profesi dan Jasa Lelang N. Eko Laksito ini diadakan sebagai upaya pengayaan materi pada Naskah Akademis Rancangan Undang–Undang (RUU) Pelelangan serta diikuti oleh seluruh kepala subdirektorat, kepala seksi dan pelaksana pada Direktorat Lelang, serta perwakilan dari Direktorat Hukum dan Humas, Sekretariat DJKN, Kanwil DJKN DKI Jakarta dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I-V.


Gunawan Widjaja memaparkan materi mengenai konsep dan pengertian lelang secara umum. Ia menyampaikan bahwa lelang sebagai salah satu cara dalam suatu transaksi jual beli mampu mengurangi ketidakseimbangan informasi yang muncul di antara penjual dan pembeli yang terjadi dalam suatu transaksi perdagangan. “Lelang adalah salah satu cara yang ditempuh untuk melaksanakan jual-beli. Lelang dibutuhkan salah satunya karena adanya informasi yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli,” ujarnya.

N. Eko Laksito selaku Moderator lebih jauh mengungkapkan beberapa materi pokok dalam RUU Pelelangan, diantaranya yaitu kebutuhan akan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Lelang. Terkait hal tersebut, ini, Gunawan Widjaja selaku narasumber menjelaskan bahwa kewajiban akta otentik berdasarkan pasal 617 BW hanya berlaku untuk transaksi barang tidak bergerak saja, sedangkan diluar itu tidak wajib ada akta otentik, terserah pada pengaturan pada RUU Pelelangan.


Hal ini, lanjutnya, mengandung konsekuensi, yaitu untuk objek lelang selain barang tetap (barang bergerak-red) sebenarnya bisa dilakukan dengan mekanisme tanpa melalui pejabat yang berwenang atau tanpa pejabat lelang. “Transaksi barang bergerak berpegang pada prinsip pasal 1977 BW, tidak perlu formalitas dan tidak wajib dalam bentuk tertulis (akte otentik-red),” ungkapnya.

Ia menganalogikan lelang di masyarakat internasional misalnya e-Bay yang memang dilakukan sepenuhnya oleh penjual dan pembeli, sedangkan e-Bay hanya menyediakan sarana bertemu (marketplace). “Untuk lelang barang tetap, e-Bay tidak memfasilitasi, karena untuk itu tetap perlu pejabat yang berwenang,” terang Gunawan.


Narasumber lebih menitikberatkan kepada lelang dengan menggunakan internet, karena hal tersebut merupakan trend ke depan. Terkait e-Auction ini, menurutnya sangat dimungkinkan untuk dibuat pengaturan yang sifatnya mengadopsi ITE, yaitu pelelangan murni dilakukan oleh penyelenggara lelang tanpa perlu campur tangan pejabat yang berwenang, semua transaksi lelang dicatat dalam big data.


Semua pihak yang membutuhkan berita acara lelang dapat dipenuhi dengan mencetak dari big data tersebut dan ditandatangani oleh pimpinan. Namun, untuk barang tetap masih perlu campur tangan pejabat Lelang selaku pejabat umum sebagai pembuat akta otentik. Akta yang ditandatangani oleh penyelenggara lelang (selain pejabat lelang selaku pejabat umum) akan dianggap sebagai “akta dibawah tangan yang jika diakui oleh para pihak kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik.”


Berkaitan dengan ruang lingkup RUU Pelelangan, ia menyampaikan bahwa ruang lingkup RUU Pelelangan perlu memperhatikan objek–objek tertentu yang telah memiliki mekanisme pelelangan sendiri, misalnya bursa efek untuk jual beli surat berharga, sehingga ketentuan dalam RUU Pelelangan nanti tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada.

“Sebagai Undang-Undang “payung” bisa saja RUU Pelelangan ini mengatur semua jenis lelang yang ada, namun hendaknya mengatur hal-hal pokok saja, tentu tetap harus dibahas bersama dengan pemilik proses bisnis lelang,”  ujarnya.


Pada penghujung paparannya, Gunawan Wijaya menyampaikan bahwa dalam RUU Pelelangan harus memuat ketentuan-ketentuan umum terkait lelang meliputi pengertian dasar lelang, objek lelang hingga sanksi pidana berkenaan dengan pelaksanaan lelang. Setelah pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta.


Dalam sesi tanya jawab, muncul pertanyaan terkait perluasan objek lelang. ia menyarankan agar dalam RUU Pelelangan menggunakan terminologi “benda” karena lebih luas dari pada “barang.” Benda meliputi barang berwujud, hak dan juga jasa, sehingga objek yang dilelang bisa lebih luas, hal ini merupakan pintu masuk bagi perluasan ruang lingkup lelang. Bahkan, dirinya sepakat bahwa semua hak bisa dijual secara lelang, termasuk hak tagih, merk, patent, dan hak kekayaan intelektual lainnya.


Saat ditanya tentang lelang dengan objek lelang hak sewa (hak untuk menyewa), dirinya menyetujui dengan syarat draft perjanjian sewa diekspos terlebih dahulu, sehingga penyewa tidak akan komplain saat ia ditunjuk sebagai pemenang. Bahkan akan lebih mudah saat draft perjanjian sewa tersebut sudah dimasukkan dalam klausula risalah lelang, sehingga risalah lelang berfungsi juga sebagai perjanjian sewa.


Kepala Subdirektorat Bina Profesi dan Jasa Lelang N. Eko Laksito mengharapkan dengan adanya kegiatan ini mampu memberikan masukan dalam penyusunan naskah akademik RUU Pelelangan khususnya berkaitan dengan aspek - aspek legal apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam RUU Pelelangan dan aspek - aspek yang perlu diantisipasi terkait pelaksanaan lelang di masa yang akan datang baik secara nasional maupun internasional sekaligus kemungkinan seberapa luas ruang lingkup RUU Pelelangan dapat disusun. Kegiatan ini ditutup dengan sambutan dan pesan singkat dari Direktur Lelang Lukman Effendi. (Naskah : Margono Dwi Susilo, Foto : Britka)

 

Foto Terkait Berita