Bekasi - Perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal tersebut diantaranya karena nilai BMN yang semakin besar, total nilai BMN yang mendominasi 60 persen neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), mendukung negara dalam penyediaan infrastruktur, serta mampu menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Perhatian terhadap BMN semakin besar,” ujar Direktur BMN DJKN Encep Sudarwan kepada para peserta Gugus Kendali Mutu 4.0 di Bekasi pada Kamis (22/11).

Lebih lanjut, dalam acara yang mengusung tagline “Era Baru Manajemen Aset Negara” ini, Encep menyampaikan bahwa kegiatan revaluasi BMN yang telah dilakukan oleh DJKN bukan hanya mampu menghasilkan database aset yang handal, namun juga memperoleh apresiasi dari dunia internasional. Ia melanjutkan bahwa database aset ada ini nantinya akan berguna diantaranya untuk asuransi BMN dan pemetaan potensi PNBP dari BMN.

Terkait dengan asuransi BMN, dalam kesempatan tersebut, Kepala Subdirektorat (Kasubdit) BMN IV DJKN Hamim Mustofa menyampaikan bahwa penerapannya akan mulai dilaksanakan tahun 2019 yang dilakukan pada BMN berupa Bangunan Layanan Kesehatan, Bangunan Layanan  Pendidikan, serta Bangunan Gedung Kantor pada Kementerian Keuangan yang menurut hasil revaluasi memiliki nilai sebesar Rp 22.959,5 miliar.

Selanjutnya, untuk mendorong agar penatausahaan BMN pada satuan kerja (satker) menjadi lebih baik, DJKN akan segera meluncurkan Jabatan Fungsional (Jafung) Penata Laksana Barang (PLB). Menurut narasumber dari Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal (OKI) DJKN Agung Iman Setyawan, selama ini pegawai yang ditunjuk untuk melakukan penatausahaan BMN pada satker belum memiliki standar kompetensi yang sama dan sering merangkap dengan tugas yang lain. “Dengan adanya jafung PLB ini penatausahaan BMN pada satker akan semakin baik,” ujarnya.

Menurut Kasubdit BMN I DJKN Idris Aswin, DJKN juga akan memulai mencoba melakukan evaluasi kinerja aset pemerintah dengan melihat kriteria-kriteria tertentu. Pada kesempatan tersebut, DJKN juga mengundang ahli dari Universitas Indonesia Ayomi D. Rarasari untuk menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana membuat portofolio aset serta menentukan manfaat terbaik dari suatu aset.

Dalam kegiatan ini, DJKN juga menghadirkan Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Qoswara yang memberikan penjelasan mengenai pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut Qoswara, dengan banyaknya pembangunan PSN maka tidak menutup kemungkinan ada aset negara yang terkena pembangunan PSN.

Di akhir rangkaian kegiatan GKM 4.0, seusai olahraga bersama, Idris Aswin mengingatkan kepada peserta pesan Direktur BMN bahwa seluruh target yang dibebankan pada Kanwil DJKN dan KPKNL merupakan target bersama DJKN dan sudah di inline kan dengan target pada masing-masing Person in Charge (PIC) yang ada di Kantor Pusat DJKN. “Jika menemui kesulitan, saya harap Bapak/Ibu tidak ragu – ragu untuk mengkomunikasikan kepada PIC di Kantor Pusat,” pungkasnya. (Humas DJKN)