Jakarta - Menteri Keuangan Republik Indonesia meluncurkan platform kerjasama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang beriorientasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs) di Indonesia pada Jumat (5/10).

Dalam acara peluncuran platform yang diberi nama SDG Indonesia One di Gedung Dhanapala, Menkeu menyatakan bahwa Pemerintah terus berusaha mencari cara dalam mengurangi kesenjangan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan yang berorientasi terhadap SDGs. Karenanya, Pemerintah membentuk platform kerjasama dalam pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian SDGs di Indonesia.

Adapun pengelolaan platform ini nantinya akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Menurut Menkeu, tantangan terbesar untuk mencapai target pembangunan yang terjadi hampir di semua negara terletak pada bagaimana mengeksekusi rencana tersebut. “SDG Indonesia One dan PT SMI bisa berfungsi sebagai katalis dalam melaksanakan komitmen kita dalam pembangunan nasional yang sejalan dengan SDGs," jelasnya.

Berdasarkan penjelasan Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini, SDG lndonesia One menyediakan sejumlah fasilitas, yakni fasilitas pengembangan proyek (development facility), fasilitas mitigasi risiko (de-risking facility), fasilitas pembiayaan (financing facility), dan fasilitas investasi (equity fund).

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dan Letter of Intent (LoI) oleh para mitra, termasuk di dalamnya filantropis, lembaga donor, lembaga keuangan multilateral dan bilateral, perbankan, asuransi, dan investor. “Dukungan dana yang ada di SDG Indonesia One telah mencapai lebih dari US$ 2,3 milyar (sekitar Rp. 34.5 Triliun) yang diharapkan akan terus bertambah,” ujar Emma.

Ditemui seusai acara, perwakilan Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Gunawan menyampaikan bahwa pembentukan SDG Indonesia One ini merupakan inisiatif dari PT SMI dalam menjalankan mandat yang diberikan kepadanya yaitu sebagai katalis pengembangan infrastruktur di Indonesia. “Ada banyak dana dari filantropis dan lembaga internasional yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Indonesia,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa DJKN merupakan kuasa pemegang saham terhadap BUMN yang berada dibawah Kementerian Keuangan sehingga DJKN akan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada PT SMI, termasuk dalam pengelolaan platform SDG Indonesia One. “Kita (DJKN -red) nantinya yang melakukan pembinaan terhadap PT SMI karena tugas DJKN sebagai pengelola KND,” pungkasnya. (tim humas)