Tegal – Perkembangan organisasi seringkali diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan sarana dan prasarana. Penggabungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tegal dan Pekalongan menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Tegal pada akhir 2016 lalu memunculkan kebutuhan akan gedung perkantoran yang lebih memadai. Alih-alih mengeluarkan dana yang sangat besar untuk pengadaan tanah dan bangunan, KPPBC TMP C Tegal memperoleh lahan beserta bangunan secara cuma-cuma melalui mekanisme pengalihan status Barang Milik Negara (BMN). Hal ini memungkinkan negara untuk menghemat belanja modal hingga Rp10 miliar.

Saat ditemui di kantornya pada Kamis (9/8), Kasubbag Umum KPPBC TMP C Tegal Wahid Sandy Aryo menyampaikan bahwa sejak berdiri, KPPBC Tegal belum memiliki lahan sendiri. Gedung yang selama ini digunakan, merupakan aset KPPBC Tegal yang dibangun di atas tanah Pelindo III. Terlebih lagi, setelah reorganisasi, jumlah pegawai KPPBC TMP C Tegal meningkat sebanyak 2 kali lipat dari sebelumnya. Kedua hal inilah yang memperkuat urgensi gedung baru bagi kantor ini.

“Waktu itu Bea Cukai nyari-nyari tanah, lalu ditawari aset oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang-red),” ungkap Wahid. Aset yang ditawarkan merupakan aset bekas milik KPP Pratama Tegal yang tidak terpakai.

Lahan kantor milik KPPBC TMP C Tegal yang baru memiliki luas 2.480 m² dan terletak tidak jauh dari CBD Kota Tegal. Harga tanah di sekitar lokasi tersebut berdasarkan informasi yang diterima Tim Humas DJKN mencapai Rp4-5 juta per meter persegi. Dengan menggunakan aset tersebut, maka KPPBC TMP C Tegal tidak hanya menghemat biaya pengadaan tanah, tapi juga tidak perlu lagi membayar sewa tanah yang per tahunnya mencapai Rp115 juta.

Pengalihan status BMN dari satuan kerja (satker) yang menguasi BMN berlebih ke satker yang membutuhkan merupakan salah satu bentuk optimalisasi BMN idle. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Tegal Anas Waskita Jati menyampaikan bahwa komunikasi yang baik dengan seluruh satker merupakan salah satu kunci keberhasilan optimalisasi BMN. “Awalnya dari ngobrol-ngobrol, lalu saling bertukar informasi mengenai aset mana yang nganggur. Kalau ada yang membutuhkan, kami beri rekomendasi, lalu kami support kalau butuh data atau informasi terkait prosedur,” terang Anas.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata disela-sela kunjungan kerjanya ke KPKNL Tegal juga berkesempatan meninjau pembangunan Gedung KPPBC TMP C Tegal seluas 2.480 meter persegi pada Jumat, (10/08). Kunjungannya yang didampingi oleh Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY serta Kepala KPKNL Tegal ingin memastikan dan mengetahui progress pembangunan kantor hasil dari pengalihan status BMN ini.  (Tim Humas DJKN)