Pontianak – Di sela-sela mendampingi Menteri Keuangan dalam Kunjungan Kerja ke Kota Pontianak, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata menyempatkan diri untuk memberikan arahan kepada seluruh pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Barat di  Aula Lantai 3  Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (10/5) ini diikuti oleh seluruh Pejabat dan Pegawai Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, dan Kepala KPKNL Singkawang.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat Edih Mulyadi yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa NKO Kanwil DJKN Kalbar untuk tahun 2017 mencapai 110,60 % dan NKO berjalan sampai dengan bulan Mei 2018 telah mencapai 120 %.

Edih juga menyampaikan bahwa wilayah kerja KPKNL Singkawang dan Pontianak ada perbedaan yang cukup signifikan. Wilayah kerja KPKNL Singkawang meliputi 3 kota/ kabupaten, sedangkan KPKNL Pontianak meliputi 11 kota/kabupaten, sehingga apabila memungkinkan agar segera dibuka KPKNL Sintang.

Mengenai program revaluasi 2018, Edih menyampaikan bahwa sebanyak 7759 NUP  telah selesai dilaksanakan survei lapangannya dan untuk penyelesaiannya, akan lebih fokus ke arah kualitas. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir temuan terkait laporan penilaian sehingga ke depannya akan lebih teliti dan berhati hati guna mendapatkan hasil yang lebih baik. “Revaluasi BMN akan kami selesaikan secara tuntas pada akhir puasa” janji Edih Mulyadi.  

Dalam arahannya, Isa menyatakan bahwa saat itu merupakan kali pertama melaksanakan kunjungan di malam hari. “Saya merasa bangga dan memberikan apresiasi yang sebesar besarnya karena semua pegawai Kanwil DJKN Kalbar dan KPKNL Pontianak telah berkenan datang dan hadir di malam hari dengan semangat untuk saling mengenal dan berkomunikasi” ujarnya .

Ada dua hal yang disampaikan Isa dalam kegiatan ini yaitu masalah kinerja organisasi dan integritas. “Saya harapkan semua insan DJKN terutama yang di Kalbar harus betul-betul melihat di balik apa yang dibaca didalam SOP atau KMK tentang tata kerja.” Menurut Isa, kantor pusat DJKN saat ini sedang melakukan penyempurnaan peraturan, dan sembari menunggu penyempurnaan secara formal, Isa mengajak untuk melihat kinerja lebih jauh dari sekedar yang tertulis di peraturan.

Sebagai contoh NKO yang mencapai 110 itu apakah benar benar sudah sesuai dengan effort atau berdasarkan pengaruh dari cara kita menghitung atau menentukan target. Seringkali kita menetapkan target yang sedemikian mudah untuk dicapai atau target kita naikkan 20 % namun kita tahu bahwa target tersebut dapat tercapai. “Jangan sampai kita mengeluh kekurangan SDM tetapi NKO nya bisa tercapai lebih dari 100 % hal ini sesuatu yang kontradiktif dan tidak bisa dijelaskan” tegasnya.

Terkait dengan masalah integritas sudah banyak hal yang dilaksanakan untuk memperbaikinya diantaranya adalah mengenai honor narasumber. “Sebagai narasumber, kita tidak berhak untuk menerima honor karena itu adalah part of work untuk menjelaskan tugas dan fungsi DJKN” jelasnya. Isa menyadari bahwa membuat suatu hal baru menjadi budaya DJKN bukan hal yang mudah. Untuk menghilangkan temptation, niat harus bersih. Untuk itu, integritas merupakan hal yang tidak bisa dikompromikan dan harus dilaksanakan dengan sungguh sungguh. “Kita harus berusaha untuk berubah, sehingga DJKN bisa dikenal oleh masyarakat sebagai organisasi  yang terus meningkatkan dan menegakan integritas” harapnya.