Berita DJKN

Dirjen Kekayaan Negara: Siapkan Strategic Policy Paper DJKN 2013-2014 dengan Baik dan Penuh Pemikiran

Rabu, 23 Januari 2013 pukul 11:05:20   |   539 kali

Jakarta – Menindaklanjuti Strategic Policy Paper Kementerian Keuangan tahun 2013-2014 Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga harus mempersiapkan strategic policy paper dengan membuat rencana kerja tahun 2013-2014 dengan baik dan penuh pemikiran mengingat hal yang akan dirumuskan ini akan menentukan masa depan DJKN ke depan. “Rencana yang akan dirumuskan jangan terlalu ideal tapi lebih kepada hal-hal yang bersifat feasible, namun harus mencerminkan kondisi “naik kelas” di tahun 2015,” tegas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto ketika memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan yang dihadiri pejabat eselon II, III, dan IV kantor pusat pada 22 Januari 2013 di Kantor Pusat DJKN, Jakarta.

Dalam rapim yang berlangsung mulai pukul 18.30-22.00 WIB ini, Dirjen Kekayaan Negara memberikan contoh konkrit penentuan rencana kerja antara lain, desentralisasi kegiatan pengeolaan Barang Milik Negara (BMN) kepada kementerian/lembaga, pemanfaatan IT based system/paperless dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas. Dalam bidang penilaian, perlu direncanakan program penyetaraan penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dengan penilai pemerintah. Sedangkan di bidang lelang, perlu ditargetkan peningkatan perencanaan lelang di tahun 2015 dan pelaksanaan lelang tanpa melalui kehadiran peserta lelang.

Selain itu, pria yang gemar fotografi ini menyampaikan pendekatan lain yang dapat digunakan untuk menentukan rencana kerja adalah dengan menyelaraskan rencana kerja dengan visi DJKN yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesianal dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  Dalam visi ini, terkandung hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh DJKN agar dapat profesional dalam menyelesaikan tugas. “Harus disiapkan SDM yang berkualitas melalui capacity building dan infrastruktur yang memadai,” tegasnya di hadapan peserta rapim.

Hadiyanto juga menegaskan dalam pengertian bertanggung jawab terkandung amanat untuk meningkatkan akuntabilitas publik, transparansi, penerapan penyusutan dalam menilai aset dan peningkatan indikator opini. Dari sisi kemakmuran rakyat, mencerminkan tujuan tertibnya aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan aset idle, efektifnya penganggaran aset, dan optimalisasi pengendalian sumber daya alam. “Secara singkat, rencana kerja yang bertolak ukur dari visi dan misi akan menerbitkan rencana persiapan SDM, infrastruktur, suprastruktur, komitmen, dan sinergi,” ujarnya bersemangat.

Dalam rapat tersebut, juga dibahas mengenai kinerja DJKN selama tahun 2012 yang hasilnya menggembirakan. Dirjen memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh pegawai DJKN dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Terkait rencana persiapan kunjungan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo ke Medan, Dirjen Kekayaan Negara memerintahkan kepada Kanwil Medan agar mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibahas seperti pengelolaan aset eks gempa Aceh dan Nias serta topik-topik lain yang dapat diagendakan sebagai pembahasan. Menurutnya, semua itu harus didukung dan disupport dengan kerja sama DJKN, kantor wilayah serta Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan agar acara dapat berjalan lancar dan sukses. (bend-humas)