Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata menandatangani kontrak manajemen tahun 2018 dengan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Sinthya Roesly, Rabu (14/2/2018) di Kantor Pusat DJKN.

Penandatanganan kontrak manajemen tersebut merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2018 yang telah disahkan Menteri Keuangan per tanggal 15 Januari 2018. Kontrak Manajemen LPEI tahun 2018 akan menjadi dasar Menteri Keuangan untuk menilai kinerja Dewan Direktur berikut jajaran LPEI dalam melaksanakan mandat lembaga selama tahun 2018.

Turut dihadiri oleh Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Dedy Syarif Usman dan Tenaga Pengkaji Restrukturisasi Privatisasi dan Efektivitas KND Arik Hariyono, anggota dewan direktur LPEI  serta jajaran direktur pelaksana LPEI. Kontrak Manajemen LPEI Tahun 2018 sejalan dengan fokus RKAT LPEI Tahun 2018 yang lebih menekankan pada penguatan posisi LPEI, sesuai tema yang diusung yaitu “Pemantapan posisi Indonesia Eximbank melalui pertumbuhan yang berkualitas didukung proses bisnis yang solid menuju New Indonesia Eximbank di tahun 2020”.

Dalam sambutannya, Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengingatkan kembali mengenai arahan Presiden Jokowi yang menegaskan untuk fokus dalam upaya peningkatan ekspor. “LPEI diharapkan dapat melihat peluang ekspor ke negara-negara nontradisional dan terus melakukan upaya evaluasi atas kendala-kendala yang selama ini dihadapi dalam rangka meningkatkan nilai ekspor nasional,” ujarnya.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Menteri Keuangan antara lain agar LPEI mendukung UMKM Ekspor, meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha; mampu melihat kebutuhan pasar yang terus berkembang; dan memiliki strategi dalam menggali potensi ekspor Indonesia dan peluang pasar ekspor baru untuk meningkatkan ekspor nasional.

Ia memberikan beberapa arahan antara lain pelaksanaan kegiatan penugasan khusus dilakukan dengan lebih optimal dan profesional, prioritas penyaluran pembiayaan kepada UMKM yang akan berdampak langsung terhadap peningkatan ekspor nasional, koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka mengatasi kendala regulasi yang dapat menghambat ekspansi usaha LPEI serta meningkatkan kualitas komunikasi dan publikasi lembaga.

Selain itu, Isa juga mengingatkan tentang pelaksanaan Indonesia Eximbank Reform Program agar dapat dimonitor dan dilaksanakan sesuai timeline dan kualitas yang telah ditargetkan sehingga dapat segera memberikan dampak peningkatan kinerja LPEI dalam melaksanakan mandatnya, mengawasi pelaksanaan RKAT dengan prudent, hati-hati, itikad baik, kewajaran, dan penuh tanggung jawab; serta memastikan pengelolaan LPEI dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan lembaga berdasarkan bisnis judgement yang akuntabel dan transparan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance.

Menanggapi arahan dari Isa, Direktur Eksekutif LPEI Shintya Roesly menyatakan LPEI memiliki komitmen bulat dalam menerima amanah menantang yg sudah ditandatangani dan akan berupaya keras dalam mewujudkannya. Isu-isu yg perlu dikelola terkait positioning dari LPEI baik di tatanan domestik maupun industri global, target bisnis baik dari sisi tradisional yaitu UMKM juga posisi LPEI dalam ekosistem ekonomi Indonesia, juga langkah-langkah perbaikan peningkatan dan penyempurnaan infrastruktur dan cara kerja manual, policy dan SOP yang menjadi catatan dalam program kerja berupa KPI lembaga.

LPEI berharap dapat menjadi institusi yang memiliki kinerja membanggakan bagi DJKN selaku pembina, juga dalam menghadapi stakeholders kunci seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Mudah-mudahan sasaran yg cukup berat ini dapat dicapai bersama dan mewujudkan LPEI yang lebih baik kedepannya, juga memberikan manfaat yang lebih besar ditengah harapan stakeholders terhadap LPEI yg sedemikian besar,” tutupnya. (Humas DJKN/Yudith/Nanda/007)