Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita DJKN
Dirjen Kekayaan Negara Hadiri Workshop Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS
N/a
Senin, 01 November 2010 pukul 13:42:42   |   673 kali

Jakarta, 28 Oktober 2010

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto menghadiri Workshop “Pengelolaan BMN Yang Berasal dari KKKS Secara Tertib Administrasi dan Tertib Pengelolaan” yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Workshop yang berlangsung tanggal 28 Oktober 2010 di Ruang Sumba Hotel Borobudur Jakarta ini terselenggara atas kerjasama BPMIGAS, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN),  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

Peserta workshop berasal dari pihak-pihak DJKN, PBMIGAS, KESDM, BPKP, serta pihak-pihak dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti Exxon Mobil. Dari DJKN sendiri hadir Direktur Kekayaan Negara Lain-lain, Susiadi Prayitno; Direktur  Barang Milik Negara I, Pardiman; Direktur Piutang Negara, Soepomo; Direktur Lelang, Suryanto; Direktur Penilaian Kekayaan Negara, Suyatno Harun, serta seluruh Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil VII DJKN Jakarta beserta staf. Beberapa Direktur dan Tenaga Pengkaji tidak dapat hadir dalam acara tersebut karena sedang mengikuti acara lain yang tidak dapat ditinggalkan.

Tidak disangka antusias para peserta workshop untuk hadir ke acara ini amat tinggi. Ini terlihat beberapa saat sebelum acara dimulai. Banyaknya peserta yang datang membuat panitia harus menambah kursi. Setelah diisi kursi sampai batas maksimal pun ternyata masih ada peserta yang belum mendapatkan tempat duduk. Namun, hal ini tidaklah membuat semangat peserta workshop berkurang. Mereka tetap mengikuti workshop ini walaupun harus rela berdiri di belakang.

Dirjen Kekayaan Negara yang menjadi salah satu pembicara dalam workshop tersebut memaparkan pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS secara tertib administrasi dan tertib pengelolaan dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Tujuan pengelolaan aset KKKS yang tertib dan akuntabel yaitu untuk menurunkan cost recovery, meningkatkan penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas, serta meningkatkan opini BPK menjadi dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinon).

Selain Dirjen Kekayaan Negara, ada tiga orang pembicara lainnya.  Pembicara kedua yaitu Deputi Umum BPMIGAS, AS Rizal Asir yang menyampaikan “efekitivitas manajemen aset KKKS dalam rangka mendukung penerimaan negara dan efisiensi pengeluaran cost recovery”. Sesditjen Migas KESDM, Eddy Purnomo, yang menjadi pembicara ketiga memaparkan bagaimana penatausahaan BMN yang berasal dari KKKS secara transparan dan akuntabel. Pembicara keempat atau pembicara terakhir yaitu Deputi Akuntan Negara BPKP, Ardhan Adiperdana, yang pada kesempatan itu memberikan pemaparan dengan tema “Akuntabilitas pengelolaan BMN yang digunakan dalam rangka kegiatan hulu migas guna mendukung keuangan negara yang akuntabel dan berkualitas.

Workshop dibuka secara resmi oleh Deputi Umum BPMIGAS, AS Rizal Asir. Dalam sambutannya, Deputi Umum menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN selaku perumus Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-165/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak dari KESDM, BPMIGAS, dan rekan-rekan KKKS yang telah memberikan sumbangsih dan saran, baik berupa waktu, tenaga,  yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penerbitan PMK tersebut.

Pengelolaan aset dalam kegiatan pengelolaan hulu migas tidak terlepas dari kementerian/lembaga (K/L) lain yang terkait termasuk peraturan-peraturan terkait yang telah terbit. Koordinasi  dan komunikasi yang baik antara KKKS dan BPMIGAS dengan kementerian/lembaga terkait dalam pengelolaan BMN sangat diperlukan. Untuk itu semua pihak harus membangun dan mengembangkan koordinasi dan komunikasi ini sehingga dalam kerja sama dapat tercipta saling memahami dan saling pengertian. Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik diharapkan hambatan-hambatan teknis maupun non teknis dapat diselesaikan sehingga kegiatan operasi hulu migas tidak terhambat dan target produksi yang ditetapkan pemerintah dapat dicapai. “Saya mengharapkan agar teman-teman dari KKKS yang hadir pada hari ini dan juga teman-teman dari BPMIGAS dapat memperoleh hasil yang maksimal dari workshop ini sehingga nantinya dapat diterapkan secara maksimal di tempat kerja masing-masing,”  ujar Deputi Umum BPMIGAS yang kemudian membuka workshop secara resmi. (admin3)


Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini