Bandung - Bimbingan Teknis Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) pada Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) dihelat Jumat (12/01/2018) di ruang rapat KPKNL Bandung. Kemen-PUPR membawahi 19 satker dengan total 13.303 NUP yang terdiri atas 724 NUP tanah, 932 NUP bangunan, dan 11.647 NUP jalan, irigasi, dan jaringan.

Dasar hukum diadakannya kegiatan ini adalah PP Nomor: 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan PMK Nomor: 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi BMN dilaksanakan atas aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Pengguna barang/kuasa pengguna barang salah satunya bertanggung jawab untuk melaksanakan inventarisasi dan menyiapkan data awal serta dokumen yang diperlukan untuk inventarisasi, dan penilaian BMN.

Kepala Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Bandung, Dinnurdin Daryono yang menjadi narasumber kegiatan ini memaparkan secara gamblang mengenai teknis pelaksanaan revaluasi BMN. Diharapkan dari hasil kegiatan ini mampu mempererat jalinan kerja sama yang baik antara tim revaluasi BMN KPKNL Bandung dengan satker.

Rapat koordinasi serupa rencananya juga akan digelar kembali dengan satker dari kementerian yang berbeda, sehingga pengetahuan mengenai revaluasi BMN tersampaikan dengan baik kepada satker.  Revaluasi BMN, TUNTAS! (Teks dan gambar: Fildzah Rio, Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Bandung)