Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata, Rabu (27/12/17) Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) (Persero), BUMN dibawah Direktorat jederal Kekayaan Negara (DJKN). Dirjen Kekayaan Negara bertindak mewakili Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas pada BUMN yang merupakan satu-satunya penyedia penjaminan Pemerintah untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Single Window Policy itu.

RUPS dilakukan untuk membahas tiga hal pokok yaitu Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018, Persetujuan Kontrak Kinerja Dewan Direksi Tahun 2018, dan Persetujuan Kontrak Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2018.

Dalam paparannya Presiden Direktur PT PII (Persero) Armand Hermawan mengatakan sepanjang 2017 (Januari-Desember) PT PII (Persero)  menambah penjaminan pada 6 proyek, menerbitkan  9 Confirmation to Proceed, menyelesaikan 7 Appraisal dan menerbitkan 3 In-Principal Approval . Armand mengatakan bahwa berdasarkan prognosa 2017 PT PII (Persero) mencatatkan Rp 770 Miliar

“Pengelolaan keuangan yang prudent dan akuntabel sebagaimana telah diaudit oleh auditor independent  dengan reputasi internasional menunjukkan profitabilitas yang terjaga dan efisiensi pengelolaan biaya dan proses bisnis,” ujar Armand.

Percepatan Kesiapan Proyek Infrastruktur Indonesia Yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan menjadi tema Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2018. Dalam RKAP 2018 yang disusun PT PII (Persero) menetapkan beberpa agenda yaitu meningkatkan jumlah proyek yang didukung, memperluas KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha) pada infrastruktur sosial dengan guarantee fee yang terjangkau, memperkuat peran dan kapasitas Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) Institute sebagai Knowledge Broker Infrastruktur di Indonesia, dan memperkuat peran sebagai Risk Manager pemerintah melalui penguatan Project Monitoring. PT PII (Persero) menetapkan target pendapatan sebesar Rp861 miliar di 2018.

Menanggapi paparan yang disampaikan Dirjen Kekayaan Negara menyatakan setuju dengan RKAP 2018 yang telah disusun dengan penyesuaian sebagaimana pembahasan yang telah dilakukan dalam RUPS.