Bogor – Memasuki Tahun 2018, semangat untuk segera menuntaskan revaluasi Barang Milik Negara (BMN) dari Tim Revaluasi BMN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor sudah membara. Hal ini terlihat dari  telah dilaksanakannya acara Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2018 pada Rabu (3/1) di aula KPKNL Bogor. Pihak yang diundang pada acara sosialisasi kali ini adalah 82  satuan kerja (satker) di wilayah kerja KPKNL Bogor yang menjadi target Revaluasi BMN 2018.

Mengawali pemaparannya, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Nurintan Rismauli Marpaung  dengan melontarkan satu pertanyan mendasar. “Mengapa harus Revaluasi BMN?” tanyanya kepada peserta.  Pertanyaan ini untuk  menggugah Satker  agar memahami arti penting dilakukannya revaluasi BMN. Ia menambahkan alasan dilakukannya revaluasi antara lain untuk memperbaharui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di mana untuk aset tetap yang berupa antara lain tanah, bangunan, irigasi, jalan, jaringan dan jembatan tentunya telah ada perubahan nilai, karena Inventarisasi dan Penilaian (IP) aset tetap terakhir kali dilakukan sekitar tahun 2007. I Ibu dari dua anak yang dikenal dengan suara emasnya ini menjelaskan secara gamblang tahapan pelaksanaan revaluasi BMN mulai dari dasar hukum, objek apa saja yang dilakukan revaluasi, hingga data-data apa yang perlu dipersiapkan oleh satker untuk pelaksanaan revaluasi BMN ini. Nurintan juga menekan agar satker mengisi data dengan secara benar terutama untuk aset selain tanah karena hanya aset tanah sajalah yang dilakukan peninjauan lapangan kembali, sedangkan aset tetap lainnya KPKNL percaya pada data yang disajikan oleh satker.

Pada Tahun 2017 yang lalu, KPKNL Bogor telah bersinergi secara baik dengan 130 satker di wilayah kerjanya sehingga sekitar 5.998 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dapat berhasil dilakukan revaluasi. Dengan kata lain, telah berhasil mencapai target revaluasi BMN sebanyak  102.32%. Pada tahun 2018 ini, sinergi KPKNL Bogor dan satker kembali diharapkan berjalan dengan lebih baik agar target  kurang lebih 4.018 NUP dapat diselesaikan dengan segera. Namun dalam pencapaian target  revaluasi BMN perlu diimbangi dengan pelaksanaan revaluasi BMN sesuai dengan peraturan perundangan. ( Naskah dan Foto :Tim HI KPKNL Bogor)