Bandung - Dengan mengusung
tema ”Menjaga Kinerja Pelaksanaan APBN yang Kredibel, Efektif, Efisien, dan
Berkesinambungan”, Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Nuning, Sri Rejeki
Wulandari yang saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan
Jawa Barat memimpin pelaksanaan konferensi pers (konpers) bersama jajaran
Kementerian Keuangan Jawa Barat, Jumat (06/01/2018).
Hadir dalam konpers kali
ini 7 pejabat tertinggi Kementerian Keuangan di wilayah Jawa Barat, yaitu
Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Kepala Kanwil
DJP Jabar II, Kepala Kanwil DJP Jabar III, Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat,
Kepala Kanwil DJPB, dan Kepala Balai Diklat Keuangan Cimahi.
Dalam konpers yang digelar
di Gedung Keuangan Negara Bandung dan dihadiri jajaran media lokal dan nasional
yang memiliki biro perwakilan di Jawa Barat ini, disampaikan gambaran
umum kinerja perekonomian dan pelaksanaan APBN tahun 2017 di Jawa Barat dan
rencana aksi tahun 2018, serta program unggulan Kementerian Keuangan dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
Dalam paparannya, Nuning
menyampaikan salah satu program nasional Kementerian Keuangan yang telah dan
masih akan dilanjutkan pada tahun 2018 yaitu pelaksanaan penilaian kembali
(revaluasi) Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tetap. “Revaluasi BMN Aset
Tetap mempunyai manfaat yang strategis dan fundamental, yaitu pembaruan nilai
aset sesuai kondisi dan nilai pasar, pembangunan basis data BMN yang lebih
baik, serta mengidentifikasi BMN yang belum termanfaatkan secara optimal,” tutur
Nuning.
Balai Diklat Keuangan
Cimahi yang merupakan unit vertikal dari Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan (BPPK) menyampaikan program unggulannya berupa Kemenkeu
Learning Centre (KLC). KLC merupakan laman yang disediakan oleh
Kementerian Keuangan untuk mendukung program corporate university yang
dikelola oleh BPPK, yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian
Keuangan maupun oleh masyarakat luas melalui gawai masing-masing. Terdapat 8
katagori utama dalam pengelolaan pembelajaran, yaitu Anggaran, Bea dan Cukai,
Fiskal, Kekayaan Negara, Pajak, Pengembangan SDM, Perbendaharaan, dan
Perimbangan Keuangan.
Dari sudut kinerja
pelaksanaan APBNP 2017, Kepala Kanwil DJBC, DJPBN dan DJP Jawa Barat secara
bergantian memaparkan pelaksanaan APBNP 2017. Realisasi pendapatan negara baik
dari pepajakan maupun penerimaan negara bukan pajak di Jawa Barat mencapai Rp.
105,4 trilyun, yang bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun
sebelumnya menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,17%. Pertumbuhan tertinggi
realisasi penerimaan negara dicapai oleh jenis Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (28,5%) dan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) sebesar 24,6%.
Realisasi penerimaan
negara dari sisi kepabeanan dan cukai tahun 2017 di Jawa Barat mencapai Rp.26,9
trilyun atau tumbuh 5,3% dari tahun sebelumnya. Capaian PNBP selaras dengan
semakin membaiknya harga komoditas di pasar internasional dan regional,
perbaikan kinerja BUMN sektor pertambangan, dan perbaikan tata kelola serta
kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, realisasi
belanja negara di Jawa Barat mencapai Rp.45,4 trilyun atau 90,15% dari pagu
sebesar Rp50,35 trilyun. Realisasi tertinggi tercatat pada belanja sosial yang
utamanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin sebesar 95% dan belanja modal
didalamnya adalah infrastruktur pelayanan publik sebesar 77,70%. Realisasi dana
transfer ke daerah dan Dana Desa menunjukkan perkembangan yang baik, berkenaan
basis penyaluran anggaran yang digunakan yaitu kinerja pelaksanaan. Termasuk
juga yang dijadikan dasar adalah penggunaan minimal 25% dari dana bagi hasil
(DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk infrastruktur.
Berdasarkan realisasi
kinerja APBNP 2017 terlihat bahwa pemerintah dapat mengelola pelaksanaan APBN
secara kredibel melalui langkah-langkah peningkatan penerimaan negara dan
belanja negara yang efisien, efektif, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur.
Konpers perwakilan
Kementerian Keuangan Jawa Barat ini merupakan yang pertama kali dilakukan
secara lintas unit Eselon I Kementerian Keuangan yang berada di Jawa Barat,
sekaligus menjadi tonggak sinergi komunikasi antar unit Kementerian Keuangan di
Jawa Barat. Dengan semangat sinergi saat mengawali kerja pada tahun 2018,
diharapkan kinerja jajaran Kementerian Keuangan pada tahun 2018 akan semakin
lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. (naskah : tantri, foto : okto,
Seksi Informasi, Bidang KIHI Kanwil DJKN Jawa Barat)