Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita DJKN
Konferensi Pers Kementerian Keuangan Jawa Barat : Menjaga Kinerja Pelaksanaan APBN yang Kredibel, Efektif, Efisien, dan Berkesinambungan
Tantri Dewayani
Jum'at, 05 Januari 2018 pukul 15:35:21   |   324 kali

Bandung - Dengan mengusung tema ”Menjaga Kinerja Pelaksanaan APBN yang Kredibel, Efektif, Efisien, dan Berkesinambungan”, Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Nuning, Sri Rejeki Wulandari yang saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat memimpin pelaksanaan konferensi pers (konpers) bersama jajaran Kementerian Keuangan Jawa Barat, Jumat (06/01/2018).

Hadir dalam konpers kali ini 7 pejabat tertinggi Kementerian Keuangan di wilayah Jawa Barat, yaitu Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Kepala Kanwil DJP Jabar II, Kepala Kanwil DJP Jabar III, Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat, Kepala Kanwil DJPB, dan Kepala Balai Diklat Keuangan Cimahi.

Dalam konpers yang digelar di Gedung Keuangan Negara Bandung dan dihadiri jajaran media lokal dan nasional yang memiliki biro perwakilan di Jawa Barat  ini, disampaikan gambaran umum kinerja perekonomian dan pelaksanaan APBN tahun 2017 di Jawa Barat dan rencana aksi tahun 2018, serta program unggulan Kementerian Keuangan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam paparannya, Nuning menyampaikan salah satu program nasional Kementerian Keuangan yang telah dan masih akan dilanjutkan pada tahun 2018 yaitu pelaksanaan penilaian kembali (revaluasi) Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tetap. “Revaluasi BMN Aset Tetap mempunyai manfaat yang strategis dan fundamental, yaitu pembaruan nilai aset sesuai kondisi dan nilai pasar, pembangunan basis data BMN yang lebih baik, serta mengidentifikasi BMN yang belum termanfaatkan secara optimal,” tutur Nuning.

Balai Diklat Keuangan Cimahi yang merupakan unit vertikal dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menyampaikan program unggulannya berupa Kemenkeu Learning Centre (KLC). KLC merupakan laman yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung program corporate university yang dikelola oleh BPPK, yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan maupun oleh masyarakat luas melalui gawai masing-masing. Terdapat 8 katagori utama dalam pengelolaan pembelajaran, yaitu Anggaran, Bea dan Cukai, Fiskal, Kekayaan Negara, Pajak, Pengembangan SDM, Perbendaharaan, dan Perimbangan Keuangan.

Dari sudut kinerja pelaksanaan APBNP 2017, Kepala Kanwil DJBC, DJPBN dan DJP Jawa Barat secara bergantian memaparkan pelaksanaan APBNP 2017. Realisasi pendapatan negara baik dari pepajakan maupun penerimaan negara bukan pajak di Jawa Barat mencapai Rp. 105,4 trilyun,  yang bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,17%. Pertumbuhan tertinggi realisasi penerimaan negara dicapai oleh jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor  perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (28,5%) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 24,6%.

Realisasi penerimaan negara dari sisi kepabeanan dan cukai tahun 2017 di Jawa Barat mencapai Rp.26,9 trilyun atau tumbuh 5,3% dari tahun sebelumnya. Capaian PNBP selaras dengan semakin membaiknya harga komoditas di pasar internasional dan regional, perbaikan kinerja BUMN sektor pertambangan, dan perbaikan tata kelola serta kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, realisasi belanja negara di Jawa Barat mencapai Rp.45,4 trilyun atau 90,15% dari pagu sebesar Rp50,35 trilyun. Realisasi tertinggi tercatat pada belanja sosial yang utamanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin sebesar 95% dan belanja modal didalamnya adalah infrastruktur pelayanan publik sebesar 77,70%. Realisasi dana transfer ke daerah dan Dana Desa menunjukkan perkembangan yang baik, berkenaan basis penyaluran anggaran yang digunakan yaitu kinerja pelaksanaan. Termasuk juga yang dijadikan dasar adalah penggunaan minimal 25% dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk infrastruktur.

Berdasarkan realisasi kinerja APBNP 2017 terlihat bahwa pemerintah dapat mengelola pelaksanaan APBN secara kredibel melalui langkah-langkah peningkatan penerimaan negara dan belanja negara yang efisien, efektif, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur.

Konpers perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat  ini merupakan yang pertama kali dilakukan secara lintas unit Eselon I Kementerian Keuangan yang berada di Jawa Barat, sekaligus menjadi tonggak sinergi komunikasi antar unit Kementerian Keuangan di Jawa Barat. Dengan semangat sinergi saat mengawali kerja pada tahun 2018, diharapkan kinerja jajaran Kementerian Keuangan pada tahun 2018 akan semakin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. (naskah : tantri, foto : okto, Seksi Informasi, Bidang KIHI Kanwil DJKN Jawa Barat)

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini