Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) capaian pelaksanaan revaluasi BMN melalui video conference (vicon), Kamis (14/12/2017).

Hadir dalam rapat yang digelar di ruang rapat DJKN lantai 7 Utara ini, yakni Sekretaris DJKN, Direktur BMN, Direktur Penilaian, Direktur PKNSI, Direktur Hukum dan Humas, Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan, Kakanwil DJKN Suluttenggomalut, para anggota Tim Koordinasi Tingkat Pusat (TKP), serta diikuti 17 Kantor Wilayah DJKN seluruh Indonesia.

Isa melihat bahwa performance revaluasi BMN semakin krusial untuk dicermati baik kuantitas maupun kualitas. Isa meminta agar seluruh lini DJKN tetap menjaga semangat, berkomitmen dan ikhlas dalam menuntaskan pekerjaan besar ini. Diharapkan Tim DJKN bersedia dan proaktif dalam membantu aktivitas satuan kerja yang mengalami kendala dalam kegiatan revaluasi BMN.

Isa meminta kepada jajaran DJKN untuk melakukan evaluasi bukan hanya terhadap kualitas dan kuantitas LHIP/BAR, namun juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan revaluasi BMN khususnya dari sisi manajerial. “Evaluasi manajerial diperlukan agar kesalahan/kendala yang terjadi pada tahun 2017 tidak terulang lagi di tahun 2018,” jelas Isa lebih lanjut.

Untuk itu, Isa menjadwalkan pada awal bulan Januari 2018 akan dilaksanakan rapat vicon khusus terkait evaluasi manajerial, dan memerintahkan kepada Kantor Wilayah DJKN Jateng dan DIY serta Kantor  Wilayah SJB untuk membuat case study di wilayah masing-masing, dan memaparkannya pada rapat dimaksud.

Terhadap target BMN tahun 2017 yang belum dapat dilaksanakan revaluasi karena sebab-sebab tertentu, Isa meminta agar dicari alternatif penyelesaian terbaik yang bukan sekedar menggeserkan target ke tahun 2018, karena bila sudah digeser di 2018 ternyata masih terdapat kendala tentunya tidak bisa digeser lagi. Khusus untuk aset TNI yang dinilai banyak kendala, Bapak Isa meminta bila perlu akan digunakan pendekatan komando. Untuk itu jajaran Kanwil/KPKNL diminta agar terus melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat.

Direktur BMN, Encep Sudarwan menyampaikan progress nasional proses revaluasi BMN 2017 posisi sampai dengan Rabu (12/12/2017) berikut persentase capaian berdasarkan bobot per tahapan. Secara nasional, tahap persiapan tercatat 29.862 NUP, tahap inventarisasi 112.922 NUP (terdiri dari : cek fisik 41.185 NUP, update data 42.305 NUP, kirim LHI ke KPKNL 29.432 NUP), tahap penilaian 43.449 NUP (terdiri dari : penilaian selesai 19.620 NUP, LHIP selesai 23.829 NUP), dan tahap tindak lanjut 195.387 NUP (terdiri dari : Kirim BAR IP 4.052 NUP, BAR IP selesai 191.335 NUP). Encep menggaris bawahi masih banyaknya NUP yang berada pada posisi tahap persiapan, dan meminta agar dapat disegerakan melangkah ke tahap selanjutnya.

Sementara itu, Direktur Penilaian Meirizal Nur melaporkan bahwa pada aplikasi SIP sudah terdapat menu monitoring laporan penilaian, sehingga Bidang Penilaian pada Kantor Wilayah bisa melihat kelengkapan penyampaian data (uploading) laporan penilaian dari tim penilai/KPKNL. Hal ini merupakan bagian dari mitigasi risiko agar tercipta laporan penilaian revaluasi BMN yang berkualitas. Selain itu telah didistribusikan peralatan pendukung berupa mesin scanner dengan kemampuan tinggi, sehingga penyampaian data (uploading) laporan penilaian dapat lebih cepat dan lebih baik lagi.

Meirijal juga menyampaikan telah diedarkan surat Kantor Pusat yang berisi data-data detail indikasi awal kualitas kewajaran nilai, agar KPKNL/Kanwil menjadikan panduan atas standar kewajaran suatu nilai, sehingga dapat mengeliminir human error dalam pelaksanaan penilaian. Secara tegas Meirijal meminta agar hasil penilaian memenuhi kualitas dalam hal penyampaian data (uploading) kelengkapan laporan dan kualitas kewajaran nilai itu sendiri, untuk menghindari adanya temuan tim pemeriksa BPK di kemudian hari.

Sekretaris DJKN Dodi Iskandar menyampaikan data dari Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal bahwa masih terdapat satker Kementerian Keuangan yang belum tuntas dilakukan revaluasi. Kepada Kanwil/KPKNL terkait diminta agar segera menyelesaikan revaluasi pada satker Kementerian Keuangan dimaksud.

Dalam vicon ini para Kepala Kantor Wilayah menyampaikan progress report pelaksanaan revaluasi BMN di wilayah masing-masing. Secara umum para Kepala Kantor Wilayah optimis pada akhir Desember target revaluasi BMN tahun 2017 dapat tercapai 100%. Selain menyampaikan progress, Kepala Kantor Wilayah juga sharing kendala/permasalahan yang dihadapi dan jalan keluar yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Monitoring dan evaluasi merupakan sarana untuk mengawal pelaksanaan kegiatan demi hasil yang optimal. Dengan adanya rapat monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan revaluasi BMN diharapkan dapat berjalan on the track, dan menghasilkan “Nilai Untuk Negeri” sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.  (Tantri&Humas DJKN)