Jakarta - Kualitas Laporan menjadi konsentrasi Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) pelaksanaan revaluasi BMN melalui video conference (vicon), Selasa (28/11/2017). “Mohon menjadi perhatian, hal administratif sederhana seperti narasi yang tidak lengkap sampai 18 persen, tanda tangan yang tidak lengkap sampai 37 persen dan lampiran yang kurang hingga 85 persen,” ungkap Isa dalam kesempatan membuka rapat. Isa bahkan meminta seksi Kepatuhan Internal dan Penilaian agar segera mengidentifikasi terkait hal ini.

Rapat dalam rangka monev melalui vicon ini merupakan yang ketiga, dan kali ini digelar di Ruang Rapat Lantai 10 Utara Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Jakarta Pusat, dipimpin Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata, didampingi Sekretaris DJKN, Direktur BMN, Direktur Penilaian, para Tenaga Pengkaji, pejabat/pegawai Direktorat terkait serta diikuti Kepala Kanwil DJKN di seluruh Indonesia.

Direktur BMN, Encep Sudarwan menyampaikan progres Revaluasi per 27 November 2017. "Dari target nasional 420.925 NUP, 84.45 persen diantaranya sedang dalam proses revaluasi 355.480 NUP. Sedangkan yang sudah selesai proses revaluasi 27.74 persen," ujarnya.

Lebih lanjut Encep mengungkapkan bahwa Berdasarkan data posisi per 27 November 2017 terdapat kenaikan nilai BMN sebesar 248.97 persen, yaitu dari Rp189,3 Triliun menjadi Rp660,6 Triliun dan tingkat kenaikan nilai ini masih terus dapat berubah, namun cukup stabil pada angka kenaikan sekitar 200 persen.

Untuk capaian Kanwil berdasarkan selesai revaluasi, posisi teratas mencapai selesai 72.38 persen, meskipun dari jumlah target NUP yang tidak terlalu banyak. Sedangkan untuk Kanwil yang berada di posisi terendah, telah diturunkan tim BKO baik dari Kantor Pusat maupun Kanwil lainnya. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah masih terdapat NUP yang belum diproses, terkait hal ini encep meminta segera dicek dan ditindaklanjuti.

Encep juga menyampaikan adanya revisi target khusus dilakukan bagi DJSDA Kementerian PUPR. Kanwil dan KPKNL diminta segera menandatangani perubahan target 2017 ke 2018. “IKU baru dapat diubah bila sudah ada Berita Acara antara Kanwil dan KPKNL dengan DJSDA PUPR setempat tentang kesamaan pendapat mengenai target revaluasi. Sedangkan untuk Cipta Karya tidak akan dilakukan revisi target dan Cipta Karya menyatakan siap segera memenuhi permintaan formulir-formulir yang diperlukan KPKNL,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Penilaian, Meirijal Nur mengungkapkan catatan hasil monitoring dan evaluasi sebelumnya, serta mengingatkan hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses pelaksanaan revaluasi BMN ini, meliputi Data Awal harus akurat, memperhatikan Metodologi Penilaian, kewajaran Hasil Penilaian, Kelengkapan Laporan, dan Ketepatan Input Data Pada Sistem Informasi. Selain itu, Meirijal menginformasikan untuk monitoring kelengkapan laporan, Direktorat PKNSI sedang menyiapkan alat bantu yang nantinya dapat dimanfaatkan Kanwil dan KPKNL membuka SIP memonitor laporan yang di-upload.

Kemudian seperti dalam rapat vicon sebelumnya, acara pun berlanjut dengan sajian deskripsi singkat dari 17 Kepala Kanwil DJKN terkait pelaksanaan revaluasi di wilayahnya dan menanggapi laporan dari para Kepala Kanwil, berikut arahan Dirjen Kekayaan Negara, antara lain:

1. Untuk kelengkapan laporan yang masih kurang, perlu ada rekonsiliasi dan kesepakatan laporan bersama antara Kanwil atau KPKNL dengan satker di wilayah setempat.

2.Terkait target yang akan digeser ke tahun 2018, agar dikonsolidasikan dengan Kantor Pusat dan membuat Berita Acara secara nasional sehingga target tidak perlu diganti melainkan hanya digeser ke tahun 2018.

3. Kekurangan pada persiapan data awal di satker menjadi pelajaran yang berharga untuk tidak diulangi ataupun dapat diminimalisir pada tahun 2018.

4. Jaga kualitas laporan, mulai dari yang kasat mata seperti kelengkapan hingga hal yang substantif seperti penurunan nilai tanah untuk tetap dibuat catatan yang baik agar ketika ditanya auditor dapat dijawab berdasarkan case by case.

5. Aset eks. KKKS juga menjadi catatan BPK, untuk itu agar lebih proaktif melakukan inventarisasi dan penilaian, hal ini akan disampaikan ke PNKNL.

6. Menggeser target bukan berarti mengurangi beban kerja secara keseluruhan melainkan hanya menunda agar dapat dipersiapkan lebih baik karena apabila tahun depan tetap menghadapi permasalahan yang sama maka tidak dapat digeser lagi.

7.  Aset-aset diluar DJSDA diharapkan dapat benar-benar under control sehingga kualitas perkerjaan tetap terjaga.

“Belajarlah dari pengalaman bagaimana mengelola revaluasi, bagaimana merencanakan revaluasi yang menjadi bekal tinggi untuk revaluasi pada 2018 dengan perencanaan yang matang untuk reval yang lebih tepat waktu lagi. Namun tetap harus dibuktikan dengan kualitas laporan dimana hal-hal seperti screening dan evaluasi untuk segera ditindaklanjuti oleh tim penilai,” pesan Isa.

Untuk selanjutnya, Isa berharap pada tahun mendatang vicon tidak hanya dilakukan pada Kanwil namun juga dilakukan pada KPKNL. Pemantauan mingguan dan harian akan terus dilakukan Direktorat BMN dan Penilaian agar kita terus dapat berkoordinasi.

Sebelumnya, dilaporkan pada Senin (27/11/2017) Isa juga memimpin Rapat Koordinasi Revaluasi BMN, namun rapat ini secara khusus hanya diikuti oleh seluruh anggota Tim Koordinasi Tingkat Pusat (TKP) termasuk anggota Tim TKP dari unsur Kementerian/Lembaga (K/L) diluar Kementerian Keuangan. Kegiatan ini digelar di lantai 5 Selatan Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Jakarta Pusat.

Tujuan rapat ini adalah koordinasi dengan K/L dalam rangka monev sekaligus pembahasan masalah dan solusi dari sisi K/L atas capaian Revaluasi BMN tahun 2017. Dalam kesempatan ini, K/L diminta terus mendorong pencapaian target revaluasi BMN kepada satker-satker dibawahnya, sementara DJKN akan terus melaksanakan koordinasi di tingkat pusat dengan K/L.

Sebagaimana diketahui, kegiatan revaluasi BMN menjadi perhatian utama jajaran pimpinan DJKN dan mendekati akhir tahun 2017 semakin intensif dilakukan monitoring dan evaluasi atas capaian target tahun 2017. (Humas DJKN)