Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita DJKN
Buat Laporan Potensi Fiskal SDA, WAVES dan DJKN Sepakat Lanjutkan Kerjasama
Paundra Adi Ristiawan
Jum'at, 29 September 2017 pukul 16:36:46   |   1082 kali

Jakarta - Task Team Leader dan Country Coordinator Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services (WAVES) Juan Pablo Castaneda mengatakan untuk menjaga kerja sama dan melanjutkan rencana-rencana yang telah terlaksana ataupun yang akan dijalankan terkait kerja sama WAVES dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terkait penyusunan laporan potensi fiskal Sumber Daya Alam (SDA). Selain itu, WAVES dan bersiap membantu dalam peningkatan kapasitas SDM melalui technical workshops atau trainings, sedangkan untuk penyediaan technical assistant/consultant akan dibicarakan lebih lanjut. Hal ini disampaikannnya pada 29 September 2017 saat melakukan kunjungan ke Kantor Pusat DJKN, Jakarta.

Mr. Juan Pablo menyatakan dalam penyusunan laporan, kiranya harus melihat data real di lapangan. Terdapat beberapa contoh laporan yang bisa menjadi benchmarking dari berbagai negara, yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan keperluan negara Indonesia, agar bisa lebih berkontribusi.

Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur PNKNL Purnama T. Sianturi, Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan (RPEKND) Arik Hariyono, perwakilan Direktorat Penilaian, focal point WAVES untuk Kementerian Keuangan Magda Iriana dan Country Coordinator Farhan Helmy.

Direktur PNKNL Purnama T.Sianturi menyampaikan bahwa selama ini sudah terjalin kerja sama yang baik antara Kementerian Keuangan dan WAVES, seperti South-South Knowledge Exchange on Mineral Valuation and Uses of NCA in National Reporting (8-9 Desember 2016), pelatihan-pelatihan terkait pengakuntansian SDA, seperti pelatihan pelatihan land account (2015), training System of Environmental-Economic Accounting (2015), dan water account (2016), public Hearing “Laporan Potensi Fiskal SDA” yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya (4 Mei 2017), serta WAVES Annual Meeting di Kostarika (2016) dan Rwanda (2017).

“Dalam jangka panjang DJKN berencana menyusun neraca SDA dan menyusun laporan potensi fiskal SDA,” tuturnya.  Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa laporan potensi fiskal SDA yaitu sebuah laporan yang menyajikan data SDA dalam satuan fisik (physical term) dan satuan nilai nominal (monetary term), beserta analisis potensi fiskal yang terdiri dari penghitungan indikator makroekonomi yang disesuakan dan analisis potensi penerimaan dan pengeluaran sektor SDA.

Ia berharap agar WAVES dapat memfasilitasi DJKN untuk dapat meningkatkan pengetahuan pejabat/pegawai DJKN dalam hal penilaian, pengakuntansian, dan analisis potensi SDA, dengan cara mengadakan workshop pelatihan, mengundang DJKN sebagai peserta dalam kegiatan yang diadakan WAVES dan mendampingi DJKN untuk asistensi proyek yang sedang dijalankan yakni penyusunan laporan eksperimental potensi fiskal SDA.

Menanggapi hal ini, Tenaga Pengkaji RPEKND Arik Hariyono menyampaikan bahwa kerja sama yang selama ini terjalin bisa lebih ditingkatkan untuk di masa mendatang, sehingga program penyusunan laporan potensi fiskal SDA bisa terlaksana. Sedangkan perwakilan Direktorat Penilaian menyampaikan bahwa Direktorat Penilaian telah melaksanakan pilot project penilaian SDA berupa timah di tahun 2016 dan panas bumi (geothermal) di tahun 2017. Hasil penilaian tersebut akan menjadi bahan penyusunan di laporan potensi fiskal SDA.

WAVES merupakan program penghitungan sumber daya alam (natural capital accounting) di negara berkembang tropis yang diinisiasi sejak tahun 2010 oleh Bank Dunia bersama lembaga PBB, lembaga pemerintah, dan lembaga non-pemerintah. WAVES memfasilitasi dukungan penerapan natural capital accounting dalam sektor lingkungan/SDA tertentu yang memiliki prioritas ekonomi tinggi. Selain itu, WAVES juga memfasilitasi pemahaman SEEA (standar SDA internasional), kaitan laporan SDA (assets accounts) dengan national account, dan identifikasi ukuran/indikator yang dibutuhkan untuk kebijakan yang efektif. Pihak yang terlibat sebagai Steering Committee WAVES di Indonesia terdiri dari tiga institusi yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan. (Humas)

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini