Pangkalpinang – “Katakan tidak pada gratifikasi, tekad dalam memberikan pelayanan!” ujar Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi Kantor Wilayah DJKN Sumsel, Jambi dan Babel, Muhammad Syukur (05/09) dalam sambutan Pembinaan Pengendalian Gratifikasi. Kegiatan bertajuk Pembinaan Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung (Kanwil DJKN SJB) pada KPKNL Pangkalpinang dilaksanakan di Aula Lantai 3 KPKNL Pangkalpinang. Kegiatan yang turut dihadiri Kepala Bidang Piutang Negara dan seluruh pegawai KPKNL Pangkalpinang berlangsung secara hangat.

Di sela-sela kunjungan kerja Pembinaan Kanwil DJKN SJB, Syukur menyampaikan materi mengenai gratifikasi, sanksi, dan mekanisme pelaporannya gratifikasi sesuai PMK Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkeu. Pegawai KPKNL Pangkalpinang diingatkan untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas dan wajib melaporkan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lebih jauh, Syukur menambahkan gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp 1.000.000. “Pelapor gratifikasi akan diberikan perlindungan, sehingga tidak perlu ragu melaporkan gratifikasi untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang bersih  dan bebas korupsi”, pungkas Syukur menutup pengarahannya. Pada kesempatan yang berbeda Kabid Piutang Negara, Andi Soegiri menyampaikan materi terkait piutang negara terkini termasuk perkembangan Focus PN yang mulai diterapkan. 

Pada bagian sebelumnya, Kepala KPKNL Pangkalpinang, Miftahul Huda menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan Tim Pembina Kanwil SJB di sela-sela kesibukan kegiatan Revaluasi BMN 2017. Huda juga sedikit menyampaikan laporan realisasi pencapaian kinerja dan langkah-langkah persiapan Revaluasi BMN pada KPKNL Pangkalpinang. Huda juga menyatakan bahwa KPKNL Pangkalpinang bertekad secara tegas menolak apapun bentuknya. Huda juga berharap dengan adanya sosialisasi ini agar produk kerja dari masing-masing seksi tertib secara administrasi, sehingga aman dari sisi hukum, juga mengamankan bagi pegawai yang melaksanakan tugas. “Kerja cerdas dan prudent, tanpa gratifikasi harus tetap dikedepankan dalam menjalankan tugas sehari-hari” ungkap Huda mengakhiri sambutannya. Kegiatan dialnjutkan dengan diskusi dan tanya jawab seputar Pengendalian Gratifikasi dan aplikasi Focus PN (Humas KPKNL Pangkalpinang)