Jakarta – Sumber daya alam (SDA) di Indonesia melimpah. Namun sampai saat ini belum ada laporan/neraca yang dapat menggambarkan kuantitasnya. Untuk menuju ke sana, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sedang membangunnya. Salah satunya membuat laporan potensi fiskal SDA.

“Penyusunan laporan potensi fiskal SDA merupakan pekerjaan yang luar biasa berat. Belum pernah dikerjakan sebelumnya sepanjang Republik (Indonesia) ini berdiri. Sebagai pilot project, sedang disusun laporan potensi fiskal salah satu unsur SDA yaitu mineral berupa timah,” jelas Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain (PNKNL) Purnama T Sianturi saat menerima kunjungan dari perwakilan International Monetary Fund (IMF), (4/4).

Purnama menuturkan bahwa pembuatan neraca SDA seluruh Indonesia diperlukan tenaga dan waktu yang besar. DJKN telah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dan Kementerian Teknis untuk menentukan metode pencatatan akuntansinya dan pengakuan nilainya.

Sementara itu, perwakilan IMF Robert Dippelsman mengatakan bahwa saat ini informasi mengenai SDA adalah hal yang menarik dan sedang berkembang pesat. “Informasi SDA penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan,” ujarnya. Robert ditemani Michael Stanger merupakan perwakilan Real Sector Division pada the IMF Statistics Department.

Keduanya menjelaskan ketertarikan IMF pada data SDA terutama di negara-negara yang kaya akan kekayaan alam seperti Indonesia. Saat ini, lembaganya sedang melakukan riset di berbagai negara berkembang yang memiliki SDA melimpah dengan tujuan negara-negara tersebut mampu menghadapi ketidakstabilan harga komuditas hasil ekstraksi SDA. Meskipun bakal selesai dalam hitungan puluhan tahun, Dippelsman mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia yang bersemangat bahu membahu menyusun laporan potensi fiskal SDA.

Acara ini diselenggarakan di ruang rapat Direktorat PNKNL di Gedung Syafruddin Prawiranegara II lantai 6 utara. Turut hadir perwakilan dari BPS, Ditjen Perbendaharaan Negara dan Direktorat Penilaian DJKN.Ketiga institusi sepakat bahwa penyusunan neraca SDA harus terus berlanjut.