Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita DJKN
Sosialisasi Pengurusan Piutang Negara, Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
N/a
Selasa, 05 Februari 2013 pukul 09:52:46   |   824 kali

Bima - Pada 29 Januari 2013, Tim Kantor Wilayah XIV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil XIV DJKN) Denpasar yang terdiri dari Kepala Bidang Piutang Negara, Syamsul Alam dan Kepala Seksi Piutang Negara Suyatno bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima yang terdiri dari Kepala KPKNL Bima, R.B. Sigit Budi Prabowo, Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Bima, Sumarno dan Nur Setyawan mengadakan sosialisasi pengurusan piutang negara yang sumber dananya berasal dari Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Bima dan di Ruang Pertemuan Kabupaten Dompu. Tujuan sosialisasi adalah dalam rangka penggalian potensi penyerahan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari sisi penyelesaian piutang macet pada Kementerian/ Lembaga Negara, maupun pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan opini BPK ke arah wajar tanpa pengecualian.

Sosialisasi dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 11.00 WITA dihadiri oleh Asisten Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bima, Hamdan dan beberapa pejabat yang instansi/bagiannya diperkirakan mempunyai piutang negara yang sudah sulit tertagih, yaitu: Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bima, H. Syarafudin; Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kota Bima, Ismail MR; Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kota Bima, Moh Yamin; dan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima, Syarif R. Acara di Kota Bima dibuka oleh Hamdan mewakili Sekretaris Daerah Kota Bima, Muhammad Rum yang kebetulan mempunyai kegiatan yang tidak dapat diwakilkan. Pada prinsipnya Pemerintah Kota Bima sangat mengapresiasi atas kehadiran Tim Kanwil XIV DJKN Denpasar dan KPKNL Bima yang ingin membantu mengurus piutang macet yang ada di Kota Bima dan akan segera meneliti kembali data yang ada untuk dilengkapi dokumennya dan kemudian diserahkan pengurusannya ke KPKNL Bima, sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima semakin baik dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan beberapa pertanyaan yang diajukan dapat diperoleh gambaran adanya potensi penyerahan pengurusan piutang negara yang dananya berasal dari Pemda kepada KPKNL Bima dan akan ditindaklanjuti dengan meningkatkan frekuensi koordinasi untuk mempercepat penyerahannya. 

Sosialisasi di Kabupaten Dompu dimulai pukul 13.30 WITA sampai dengan 15.30 WITA. Acara sosialisasi dibuka langsung oleh Wakil Bupati Dompu, Syamsudin M. Yasin dan dihadiri oleh beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu yaitu: Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Dompu, Syaiful Buchori; Kepala BKP3, Abdul Haris; Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu; Muhibbudin Inspektorat Kabupaten Dompu;  Kepala Dinas Pertanian TP; Kepala Bagian APP; Kepala Koperindag Kabupaten Dompu; Bagian Humas Setda Dompu. Syamsudin juga sangat mengapresiasi atas kehadiran Tim Kanwil XIV DJKN Denpasar dan KPKNL Bima yang secara khusus datang ke Dompu ingin membantu penyelesaian pengurusan piutang pada Pemerintah Kabupaten Dompu yang macet dan sulit tertagih dan akan segera menyiapkan data beserta kelengkapan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk segera diserahkan pengurusannya kepada KPKNL Bima. Syamsudin berharap bahwa kegiatan ini akan dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu.

Pada kedua lokasi sosialisasi tersebut Syamsul Alam menjelaskan  mengenai: sejak kapan pengurusan piutang negara wajib diserahkan PUPN/KPKNL, syarat piutang negara dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/KPKNL, kelengkapan dokumen yang diperlukan,  prosedur pengurusan piutang negara, syarat piutang negara dapat dihapuskan baik tanpa menghapus hak tagih, maupun penghapusan piutang secara mutlak, tata kerja dan keanggotaan PUPN. Setelah pemaparan materi,  untuk meningkatkan pemahaman peserta,  dilanjutkan tanya jawab kedua belah pihak.

Sebagian besar peserta merasa memiliki piutang bermasalah, namun dokumennya masih perlu dilengkapi. Piutang tersebut terjadi sebelum mereka menduduki jabatan tersebut dan dokumen perkembangannya tidak diserahkan oleh pejabat sebelumnya. Secara umum mereka ingin segera menuntaskan piutang sulit ditagih yang ada di instansi/bagian/bidang masing-masing.

Berdasarkan kedua sosialisasi tersebut dan antusias para peserta sosialisasi diharapkan tahun ini akan ada penyerahan pengurusan piutang negara yang dananya bersumber dari Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Kota Bima dan Kabupaten Dompu sehingga PNDS dan Biad Pengurusan Piutang Negara yang dihasilkan menjadi semakin meningkat. (Sigit Budi Prabowo - KPKNL Bima)

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini