BANDUNG - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Jawa Barat mencatat nilai kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Jawa Barat selama semester 1/2020 mencapai Rp38,83 miliar. Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tavianto Noegroho mengatakan, kontribusi PNBP dari lelang pada semester 1/2020 senilai Rp38,83 miliar, mengalami kenaikan dibanding semester 1/2019 lalu. 

Hal ini menunjukkan peningkatan frekuensi lelang di Jabar selama periode Januari hingga Juni 2020. "Walaupun kita sedang dilanda pandemi COVID-19, ternyata kontribusi kami terhadap negara lebih besar dari tahu lalu. Kami sempat pesimistis, tapi ternyata pendapatan negara dari sektor ini naik," kata Tavianto saat press conference melalui zoom meeting, Rabu (5/8/2020).

Dia memperkirakan, tren lelang hingga akhir tahun akan terus meningkat. Hal ini sesuai pengalaman tahun lalu, di mana hingga akhir tahun kontribusi PNBP lelang bisa mencapai Rp95,76 miliar. Secara volume, frekuensi lelang mencapai 7.000-an. 

Dia menjelaskan, kontribusi lelang paling banyak berasal dari jenis eksekusi. Misalnya lelang aset nasabah bank dnegan status kredit macet. Bahkan, jenis ini berkontribusi hingga 96% terhadap total pendapatan lelang di Jabar. 

Dari sisi wilayah, kontribusi pendapatan lelang masih banyak ditopang dari kantor DJKN Kota Bandung, mencapai 46% dan Bogor sebanyak 16%. Hal ini disebabkan dua daerah tersebut menjadi pusat ekonomi. Sehingga banyak perbankan menyalurkan pembiayaannya.

Lebih lanjut Tavianto mengatakan, tak hanya dari lelang, pihaknya juga mencatat beberapa penerimaan negara lainnya. Yaitu kontribusi PNBP dari BMN dan PNBP dari piutang. Kontribusi PNBP dari piutang, pihaknya mencatat sekitar Rp300 juta.

Secara jumlah, mengalami penurunan di banding semester yang sama tahun lalu yang mencapai Rp2,5 miliar. Sementara untuk kontribusi barang milik negara (BMN) pada semester 1 mencapai Rp17,93 miliar. Mengalami kenaikan dibanding semester yang sama 2019 sebesar Rp16,43 miliar. 

Untuk memaksimalkan pendapatan dari BMN, pihaknya akan melakukan evaluasi pendataan, agar aset yang ada bisa dipakai secara maksimal. "Apakah penggunaannya optimal, kami akan pastikan semua aset terpakai. Yang terbengkalai, kami akan pastikan. Kalau enggak dipakai, bisa pinjam pakai, sewa, atau lainnya sehingga memberi pemasukan kepada negara," imbuh dia. 

(don)