TIMESINDONESIA, JAKARTA – Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat merupakan Pemda pertama yang memanfaatkan Pinjaman PEN Daerah ini. Gubernur Anies dan Gubernur Kang Emil memberi apresiasi atas program ini.

Perjanjian tersebut sebagai bentuk dukungan atas usulan kebutuhan pembiayaan penanganan Covid-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi di DKI sebesar Rp 12,5 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp 4 triliun.

Untuk DKI Jakarta, naiknya defisit disebabkan oleh turunnya PAD dan adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Melalui pinjaman daerah, Pemprov DKI mengajukan usulan pinjaman yaitu sebesar Rp 4,5 triliun (tahun 2020) dan Rp 8 triliun (tahun 2021).

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Keuangan dan PT SMI atas telah dilakukannya penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan PT SMI.

“Terima kasih kepada Ibu Menteri, kemudian juga seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan PT SMI karena ini pertama kalinya kami mendapatkan pinjaman lewat SMI. Jadi, ada beberapa sektor yang nanti akan dibantu untuk pendanaan kesatu pengendalian banjir, kedua peningkatan layanan air minum, ketiga pengelolaan sampah, keempat peningkatan infrastruktur transportasi, kelima peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan dan juga olahraga. Jadi, Jakarta memiliki porsi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia karena itu bila kita bisa mempercepat pemulihan di Jakarta akan berdampak nasional,” ungkap Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, Pemprov Jawa Barat mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,904 triliun (tahun 2020) dan Rp 2,098 triliun (tahun 2021). Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti Infrastruktur Sosial (Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Kesehatan); Infrastruktur Logistik (Jalan/Jembatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota); Perumahan MBR (Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah/Rutilahu); Penataan Kawasan Khusus (Alun-alun, Destinasi Wisata, Creative Center), serta Infrastruktur Lingkungan (Irigasi & Drainase).

Senada dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyampaikan hal yang sama serta tujuan yang akan dicapai dengan diterimanya pinjaman daerah.

“Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Menteri Keuangan beserta jajarannya, PT SMI, karena Jawa Barat hari ini mendapat tiga bantuan luar biasa. Satu pinjaman daerah, yang kedua adalah VGF untuk sebuah kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh nasional yaitu waste to energy yang memang harus menjadi sebuah lompatan dalam pengelolaan lingkungan dan persampahan di Indonesia. Ketiga adalah penempatan dana pemerintah untuk pemulihan ekonomi di bank terbaik kami yaitu Bank BJB,"

"Tiga instrumen ini insyallah, kita bisa gerakkan secepatnya dalam sisa 6 bulan ini khususnya untuk tahun 2020, karena hasil kajian kami Bu Menteri, kami ini antara minus 2% atau bisa positif 2,3%. Maka, kami akan kerja keras supaya mengejar yang 2,3 persen positif itu. Karena kalau Jawa Barat terkerek, tentunya nasional ikut terbawa naik dengan populasi kami yang sangat besar,” tukas Gubernur Jawa Barat.

Di kesempatan yang sama, Pemerintah juga melakukan penandatanganan MoU penempatan dana di BPD yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto bersama perwakilan 4 BPD yang terpilih sebagai Bank Umum Mitra dalam Penempatan Uang Negara.

Penandatangan ini merupakan kelanjutan dari program penempatan uang negara yang telah dilakukan kepada Bank Himbara pada tahap 1. Keempat BPD tersebut adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta BPD Jawa Tengah. Saat ini, beberapa BPD lainnya sedang dalam tahap kajian.

Dalam acara ini, turut menyaksikan juga melalui virtual Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Gubernur Jawa Barat Kang Emil, Gubernur Anies Baswedan, serta Direksi PT SMI dan 4 Direksi BPD. (*)