Jakarta - Pemerintah menyetujui optimalisasi aset Tuban Petro Group untuk mendorong pengembangan industri petrokimia nasional dan peningkatan cadangan devisa negara. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian pendahuluan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dengan PT Pertamina di Jakarta, Rabu (15/8). 

Kesepakatan ini mempertegas pengelolaan aset Tuban Petro Group kepada PT Pertamina agar Indonesia mempunyai industri hulu petrokimia yang bisa memicu pertumbuhan industri lain dan menurunkan ketergantungan impor. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengatakan penandatanganan perjanjian ini merupakan langkah lebih maju untuk pengadaan industri petrokimia yang bisa diandalkan. 

Berdasarkan kajian, pengembangan bisnis petrokimia bisa memberikan kontribusi antara lain pengurangan impor sebesar kurang lebih 6.200 KTPA di 2030 untuk produk petrokimia utama. Kemudian, terdapat penghematan devisa negara sekitar 6,6 miliar dolar AS pada 2030, pendapatan pajak sebesar kurang lebih 1,3 miliar dolar AS pada 2030 dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.000 orang. 

Selain itu, total investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 12,2 miliar dolar AS hingga 2030, terdapat pemanfaatan kondensat dalam negeri dan percepatan pengembangan industri hilir yang berbahan baku produk petrokimia. 

Pit Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menambahkan pihaknya siap mendorong optimalisasi kilang eks BPPN ini agar terjadi peningkatan produksi petrokimia. "Kalau sekarang produknya baru solar, nanti kita bisa kembangkan produk ke aromatic, pol-yurethane, dan lain-lain," ujarnya 

Untuk itu, ia mengharapkan proses restrukturisasi aset Tuban Petro Group yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur ini dapat dilakukan agar proses pengambilalihan cepat selesai. "Kita belum bicara kepemilikan Pertamina, kita tunggu pemerintah dulu. Jadi restrukturisasi pemerintah dulu, baru Iata masuk," kata Nicke.