Momentum Percepat Bentuk Holding BUMN


Sumber : Suara Merdeka, 24 Januari 2017 Diunggah : 25 Januari 2017 Update : 25 Januari 2017, jam 14:55 Dibaca : 409 kali

JAKARTA - Situasi ekonomi dan politik yang kondusif saat ini bisa dijadikan momentum mempercepat pembentukan enam holding (induk) BUMN dengan total aset sekitar Rp 4.350 triliun.

Apalagi presiden dan DPR sudah menyepakati rencana tersebut. Yang haras segera dilakukan sekarang adalah menyatukan pendapat di kalangan internal pemerintah.

Pembentukan holding BUMN minyak dan gas (migas) serta tambang ditargetkan rampung kuartal 1-2017, setelah Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukumnya. Holding lainnya masih dimatangkan.

Pembentukan holding sejalan dengan tuntutan agar BUMN memiliki daya saing kuat di tengah persaingan global yang makin ketat, dengan memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha.

Berdasarkan target semula, Kementerian BUMN akan memasukkan 34 perusahaan pelat merah dalam enam holding. Keenamnya semula bakal dibentuk pada 2016, yakni sektor tambang, migas, bank, jalan tol dan konstruksi, perumahan, serta pangan.

Sebanyak 12 BUMN di antaranya merupakan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan 22 perusahaan lainnya belum go public, termasuk enam perusahaan yang menjadi holding.

Gatot Trihargo, Deputi Jasa Keuangan Kementerian BUMN menjelaskan rencana pembentukan holding BUMN migas memastikan PT Pertamina men-jadi pemimpin atau induknya, membawahkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Hal itu menyusul penandatanganan PP No 72 Tahun 2016 oleh Presiden pada 30 Desember lalu.

"Perubahan PP itu merupakan syarat pembentukan holding migas. Kami tengah fokus menyelesaikan PP holding migas dan tambang yang masih di kementerian keuangan, diupayakan selesai bulan ini," tegas dia. Penyertaan Modal

Dia menambahkan dalam rancangan PP holding migas, pemerintah menambah penyertaan modal ke Pertamina. Penyertaan modal negara (PMN) itu berupa pengalihan sekitar 13,8 miliar saham seri B milik pemerintah di PGN setara 56,96% saham di PGN.

"Nilai PMN itu ditetapkan menteri keuangan atas usulan Menteri BUMN," jelas Gatot.

Dalam pembentukan holding migas, lanjut dia, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Jika menjadi anak perusahaan Pertamina, berarti PGN berstatus swasta. Dengan status bukan BUMN, tak ada kewajiban lagi menyetor dividen ke negara.

Padahal, perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI itu salah satu dari 10 BUMN penyumbang dividen terbesar negara.

Di sisi lain, menurut Gatot, holding menggabungkan pengelolaan migas di bawah satu entitas, dan migas merupakan produk yang bersifat substitusi satu dengan yang lain. Kian besar konversi bbm ke gas pada masa mendatang akan mengurangi impor bbm. Pembentukan holding memungkinkan kendali pengelolaan gas.

"Anak BUMN tersebut mendapat perlakuan sama. Mereka akan mendapat privilege (keistimewaan) dengan diberi penugasan langsung sebagaimana induk BUMN, ungkap dia.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menyebutkan, pihaknya siap menjalankan pembentukan holding BUMN migas sesuai dengan arahan Kementerian BUMN. Saat ini, tim kerja bersama telah dibentuk dan bekerja di bawah koordinasi Kementerian BUMN.

Menurut dia, ada beberapa langkah yang harus dilakukan guna menyukseskan pembentukan holding BUMN migas. Pertama, sosialisasi kepada seluruh pihak terkait, yakni pemegang saham publik, karyawan, dan lembaga terkait. Kedua, pelaksanaan integrasi sistem akuntansi dan informasi. Kemudian, membangun sinergi, baik untuk investasi, operasi, marketing, maupun pelaya-nan.

(bn-29)

  • Media Sosial Kami :