Bank Tanah Untuk Infrastruktur


Sumber : Bisnis Indonesia, 22 Februari 2017 Diunggah : 22 Februari 2017 Update : 22 Februari 2017, jam 09:59 Dibaca : 454 kali

Pemerintah berencana membentuk bank tanah dan menerapkan pajak progresif pada tanah-tanah yang menganggur. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya spekulan tanah dan sekaligus mempermudah pengadaan tanah pada saat akan melakukan pembangunan infrastruktur. 

Selama ini, rencana pembangunan infrastruktur sering terhambat oleh faktor tanah, terutama ketika tanah-tanah yang akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur telah dikuasai oleh spekulan, yang kemudian berdampak pada tingginya biaya pembangunan. 

Contoh yang paling aktual adalah lahan untuk pembangunan KA Bandara (Jakarta) dan rencana pembangunan bandara baru Yogyakarta di Kulonprogo. 

Gara-gara munculnya spekulan, dana untuk pembangunan KA Bandara di Jakarta yang dikerjakan oleh PT KAI maupun pembangunan bandara di Kulonprogo mengalami pembengkakkan, terutama untuk pengadaan lahannya. 

Ide bank tanah sebetulnya sudah lama dilontarkan pada saat penyusunan RPJMN 2010-2014 ide tersebut sudah dibahas, tetapi tampaknya rezim saat itu tidak memiliki keberanian merealisasikannya, sehingga gagasan tersebut berhenti pada gagasan saja. 

Sekarang pemerintahan Jokowi berani merealisasikannya dan ditambah menerapkan pajak progresif. 

Yang penting adalah jangan sampai bank tanah tersebut mengganggu lahan subur di Jawa yang selama ini menjadi sumber utama pasokan pangan nasional dan sekaligus menjadi sumber cadangan air baku, yang juga didistribusikan secara nasional. 

Ada sejumlah infrastruktur transportasi yang memerlukan dukungan penyediaan lahan cukup dari Pemerintah, antara lain bandar udara (bandara), pelabuhan laut, danau, dan sungai, jaringan rel dan stasiun kereta api, jalan alien, terminal barang atau peti kemas. 

Tatkala giliran pembebasan lahan, yang bermain sesungguhnya bukan pemilik tanah asli, tapi spekulan. Mereka bukan hanya menguasai lahan saja, tapi juga memiliki akses informasi berapa besar yang dialokasikan untuk pembebasan lahan. 

Persoalan besar dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur transportasi selama paskareformasi ini adalah sering terlalu lama berwacana untuk membangun infrastruktur, tetapi lamban dalam eksekusi sehingga akhirnya lahan-lahan di sekitar proyek keburu dikuasai oleh spekulan. 

Munculnya spekulan ini tidak terlepas dari keterbukaan informasi, yang selalu memberitahukan bahwa di lokasi tersebut akan dibangun infrastruktur X. Ketika informasi tersebut dimuat oleh media massa secara berulang, otomatis menjadi sumber informasi yang akurat dan itu dimanfaatkan oleh spekulan untuk membeli lahan-lahan yang akan dipakai untuk lokasi proyek. 

Bahkan, tidak sedikit pula peran orang-orang yang mengetahui rencana proyek tersebut, seperti konsultan, perencana pembangunan, maupun oknum-oknum di pemerintahan yang terlibat dalam perencanaan proyek tersebut. 

Diseminasi informasi terhadap rencana suatu proyek infrastruktur itu memang dilematis. Di satu pihak, tuntutan UU Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan Pemerintah harus terbuka terhadap informasi yang terkait dengan kepentingan publik, termasuk informasi tentang rencana pembangunan infrastruktur transportasi. 

Pemerintah tidak bisa lagi menutup informasi tentang rencana . pembangunan infrasruktur, sebab kalau hal itu dilakukan masyarakat juga akan protes, menganggap pemerintah tidak transparan. 

Namun ketika informasi tersebut dibuka secara luas dan kurang cepat mengeksekusinya, membuka peluang munculnya spekulan tanah yang mencari keuntungan dari rencana pembangunan itu. 

Oleh karena itulah sebaiknya pemerintah perlu mengubah strategi implementasi pembangunannya, yaitu menetapkan rencana secara matang, kuasai lahannya terlebih dulu, baru kemudian diumumkan kepada publik, sehingga ketika spekulan masuk sudah tidak ada ruang lagi bagi mereka. 

Mengingat masalah besar yang kita hadapi saat ini adalah keterbatasan infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi, terutama untuk angkutan logistik, maka Indonesia perlu meniru Cina dalam membangun infrastruktur, yaitu semua pembangunan infrastruktur itu menjadi tanggung jawab pemerintah/swasta tinggal mengoperasikan. 

Ini pemikiran yang realistis, karena kalau swasta didorong untuk membangun infrastruktur, itu terlalu berat mengingat investasinya besar, sementara swasta cepat ingin memetik keuntungan. 

Namun, jika infrastruktur itu dibangun oleh pemerintah, maka tidak dirasakan beratnya. Pemerintah memiliki instrumen untuk melaksanakan pembangun sendiri, yaitu BUMN-BUMN konstruksi yang bisa dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). 

Infratruktur transportasi yang mendesak untuk dibangun sekarang adalah untuk angkutan logistik, mengingat ranking kita untuk angkutan logistik di Asia maupun di dunia masih jeblok. 

Meskipun gagasan pengadaan Bank tanah tersebut cukup bagus, tapi juga tidak mudah untuk direalisasikan. Pertama, menyangkut soal kewenangan, siapa yang harus berwenang mengelola Bank tanah Apakah wewenang itu diserahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Keuangan, Perhubungan, apa Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)? 

Pada umumnya yang mempunyai kebutuhan untuk membangun infrastruktur transportasi itu adalah Kementerian Perhubungan dan PUPR, namun yang memiliki lahan Kementerian ATR, dan juru bayarnya Kementerian Keuangan. Kewenangan dan tanggung jawab serta koordinasi itu harus jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru. 

Persoalan kedua adalah menyangkut soal menjangkau ke pemilik tanah.Pemilik tanah juga tidak mudah tiba-tiba diminta untuk menjual tanahnya kepada pemerintah. Kalau mereka merasa tidak ingin jual, tapi dipaksa menjual, maka akan meminta harga tinggi. Meskipun demikian, proses negosiasinya lebih mudah bila dikuasai oleh spekulan. 

Dengan kata lain, bank tanah dan pajak progresif untuk tanah yang menganggur masih tetap menguntungkan dibanding dengan menghadapi spekulan. 

Darhaningtyas Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia 
 

 

 

  • Media Sosial Kami :