REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I 2015

Tuntaskan Temuan BPK


Diunggah oleh : Niko Prastiya Tanggal : 5 Agustus 2015 Update : 7 Agustus 2015, pukul 14:12 Dibaca : 1.411 kali
Tuntaskan Temuan BPK

Jakarta - Bersama perwakilan 89 Kementerian/Lembaga (K/L), Senin, 4 Agustus 2015 bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Direktur Barang Milik Negara (BMN) diwakili oleh Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) BMN IV, Hamim Mustofa, membuka secara resmi Kegiatan Rekonsiliasi Data BMN Periode Semester I Tahun 2015 yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) hari, dimulai 4 Agustus 2015 sampai dengan 5 Agustus 2015. Rekonsiliasi data BMN merupakan agenda wajib semesteran yang dilakukan oleh DJKN guna melakukan pemutakhiran/update data BMN dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Semester I Tahun 2015, yang merupakan salah satu komponen utama dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Semester I Tahun 2015.

Dalam kegiatan rekonsiliasi kali ini, Kasubdit BMN IV menggarisbawaahi terkait dengan implementasi perubahan Sistem Akuntansi dari berbasis Cash Toward to Acrual (CTA) menjadi berbasis Akrual (sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan) yang mengharuskan seluruh  K/L menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan (SIMAK) BMN Akrual dalam menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) Semester I Tahun 2015.

Rangkaian kegiatan rekonsiliasi data BMN dimulai dengan tahapan identifikasi data BMN bermasalah, identifikasi jumlah satuan kerja (satker) aktif dan in-aktif, pengecekan konsistensi nilai saldo awal aset K/L per 31 Desember 2014 Audited yang telah dilaporkan, dalam hal terdapat perbedaan dijelaskan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), melakukan pemutakhiran/update data mutasi BMN periode Semester I Tahun 2015, rekonsiliasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerbitan BAR antara DJKN dan K/L.

Kasubdit BMN IV juga menghimbau seluruh K/L terkait penuntasan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Tahun 2014 di antaranya: i) penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan Persediaan pada 35 K/L belum memadai; ii) penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap pada 56 K/L kurang memadai dan terdapat kelemahan pengendalian atas proses Normalisasi Data BMN; dan iii) belum diterapkan Amortisasi  atas Aset Tak Berwujud. Atas temuan pemeriksaan tersebut, DJKN mengajak seluruh K/L melakukan percepatan penyelesaian temuan dengan membangun komunikasi aktif melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi BPK serta meningkatkan sinergi bersama DJKN dalam penyelesaian tindak lanjut dan rekomendasi BPK. (Penulis/foto:Aditya Febrianto/niko,ferdi)

0 Tanggapan Pembaca

Ketentuan Penulisan :

Pembaca diizinkan untuk menulis tanggapan terhadap berita ini. Isi tanggapan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis tanggapan.
Redaksi akan menimbang (memoderasi) setiap tanggapan yang masuk dan dapat memutuskan untuk menayangkan atau menghapus tanggapan tersebut.
Redaksi berwenang untuk memberi peringatan dan atau mencekal pembaca yang menuliskan tanggapan yang tidak etis, berisi fitnah dan menyinggung SARA.

  • Media Sosial Kami :