PELANTIKAN PENILAI DAN PEJABAT LELANG PEMERINTAH KPKNL CIREBON

Tingkatkan Kompetensi Untuk Bekerja Lebih Profesional, Berintegritas dan Obyektif


Diunggah oleh : Rr. Fitririjanti Desiana Tanggal : 10 Januari 2017 Update : 10 Januari 2017, pukul 19:07 Dibaca : 751 kali
Tingkatkan Kompetensi Untuk  Bekerja Lebih Profesional, Berintegritas dan Obyektif

Cirebon - Jumat 6 Januari 2017. Bertempat di Ruang Aula Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Jawa Barat Nuning SR Wulandari mengambil sumpah dan melantik Pejabat Lelang Kelas I dan Penilai Pemerintah, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang mengamanatkan Penilai DJKN wajib mengucapkan sumpah dan dilantik.

Setelah pelantikan dilakukan terhadap 14 Penilai Pemerintah dan 1 Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di KPKNL Cirebon, dilanjutkan dengan penandatangan Berita Acara Pengambilan Sumpah Penilai dilakukan secara simbolik yang diwakili oleh Kepala KPKNL Cirebon Siswanto. Bertindak sebagai saksi  Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Jawa Barat Dewi Rahayu dan Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi (KIHI) Kanwil DJKN Jabar R.B. Sigit Budi Prabowo. Sedangkan saksi untuk penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pejabat Lelang Kelas I adalah Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Jawa Barat dan Kepala KPKNL Cirebon Siswanto.

Setelah melakukan pelantikan, Nuning dalam sambutannya menyampaikan “Ada dua hal yang wajib dipegang oleh Penilai Pemerintah yaitu, melakukan penilaian sesuai peraturan yang berlaku dan melaksanakan perbaikan terus menerus dengan cara meningkatkan kompetensi  baik dengan cara menambah pengetahuan terkait teknis penilaian  maupun peningkatan kapasitas penilaian”.

Peran Penilai Pemerintah semakin penting  dengan adanya perubahan paradigma fungsi DJKN  dari administrator aset menjadi manajer aset, untuk itu penilai dituntut untuk  bekerja lebih profesional, berintegritas dan obyektif serta tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun juga, sehingga hasil penilaian akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya  kepada stakeholders secara baik dan benar, sambung Nuning.

(berita dan foto : Fitri/tim HI)

Foto-foto terkait berita :

  • Media Sosial Kami :