RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN SERTIFIKASI BMN 2015 DI KPKNL PARE-PARE

Tingkatkan Komitmen dan Sinergi Untuk Suksesnya Sertifikasi BMN 2015


Diunggah oleh : Gery Satrio Nugroho Tanggal : 24 April 2015 Update : 29 April 2015, pukul 11:16 Dibaca : 622 kali
Tingkatkan Komitmen dan Sinergi Untuk Suksesnya Sertifikasi BMN 2015

Parepare – Percepatan penyelesaian sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah menjadi prioritas utama untuk meningkatkan keandalan data BMN dari status sertifikat hak pakai pada satker pengguna menjadi atas nama Pemerintah RI c.q. kementerian/lembaga terkait. Dalam mewujudkan hal tersebut, pada Kamis (23/04), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pare-pare bersama KPKNL Palopo melaksanakan kegiatan rapat monitoring sertipikasi BMN dengan dihadiri perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Barat, Kantor Pertanahan (Kanta) Mamuju Utara, Kanta Polman, Kanta Mamasa, dan Kanta Mamuju, Kanta Bone, serta perwakilan satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) I dan PJN II, Denzibang 4/VII, Kemenag Mamuju, Kemenag Mamasa, Kemenag Bone, serta STAIN Watampone. Kegiatan tersebut  bertempat di Aula Gedung KPKNL Parepare, Jalan Sudirman No.93  Parepare.

Dalam rapat monitoring tersebut, Kepala KPKNL Parepare Sofyan bersama Kepala KPKNL Palopo Lukman Hakim menegaskan perlunya komitmen bersama untuk bekerja sama dalam percepatan penyelesaian sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2015. “Pada tahun ini, target sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2015 khusus KPKNL Parepare sebanyak 46 (empat puluh enam) bidang tanah terdiri dari 15 bidang tanah di wilayah Kabupaten Bone Sulawesi Selatan yaitu pada satker Kemenang Bone 14 bidang dan 1 bidang milik STAIN Watampone, di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 31 bidang tanah yaitu 2 bidang tanah pada satker Kemenag Mamasa, 27 bidang tanah pada satker Jalan Nasional, serta 2 bidang tanah pada satker Kemenag Polman.” ungkap Kepala KPKNL Parepare.

“Rapat monitoring dan evaluasi merupakan momen untuk mencapai tujuan bersama demi tercapainya target sertipikasi BMN tahun 2015.” lanjut Sofyan. Dalam rapat monitoring tersebut, para satker memaparkan progres dan permasalahan yang ada terkait sertifikat tanah yang dikuasainya. Permohonan pihak TNI AD diwakili satker Denzibang 4/VII yang menyampaikan sejumlah tanah untuk disertifikasikan baik yang berlokasi di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat mendapat respon secara baik oleh KPKNL Parepare maupun KPKNL Palopo. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan mengalokasikan anggaran pensertipikatan melalui DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam hal ini Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan dan BPN Provinsi Sulawesi Barat. Komitmen bersama antara pihak BPN beserta perwakilan 7 satker yang hadir akan menyelesaikan sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. kementerian/lembaga dalam periode semester II Tahun 2015.

Di akhir rapat para perwakilan satker mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada KPKNL Parepare karena dengan melalui koordinasi yang dihadiri BPN, permasalahan dalam pengurusan sertifikat tanah dapat dicari solusinya dengan mudah dan cepat. (Penulis/foto:Seksi HI/:Gery)

Foto-foto terkait berita :

  • Media Sosial Kami :