ORGANISASI KERJA

Strategi Komunikasi, Aktif Namun Tidak Over Reaktif


Diunggah oleh : Deny Ariyanto Tanggal : 21 Maret 2017 Update : 23 Maret 2017, pukul 14:03 Dibaca : 489 kali
Strategi Komunikasi, Aktif Namun Tidak Over Reaktif

Semarang – Lautan manusia berseragam biru memenuhi pandangan di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) II Semarang Lantai 7. Rabu (15/03), dilaksanakan pembukaan acara Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Website dan Kehumasan, Evaluasi Peraturan dan Rekonsiliasi Data Perkara oleh Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY Tavianto menegaskan pentingnya peran Direktorat Hukum dan Humas DJKN sebagai regulator kebijakan yang harus memitigasi segala resiko yang ada. “Selain itu, Direktorat Hukum dan Humas DJKN juga perlu membangun image atau citra positif untuk memperkuat eksistensi DJKN,” ujar pria yang sebelumnya menjabat Direktur Hukum dan Humas DJKN ini.

Terkait penangnanan perkara, Kepala Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tio Serepina Siahaan menjelaskan upaya-upaya Kementerian Keuangan dalam penyelesaian perkara. “Biro Bankum menangani berbagai jenis perkara, diantaranya, Gugatan BMN (Barang Milik Negara), Uji Materiil Undang-Undang, Arbitrase, Pailit, Piutang Negara, serta Lelang. Perkara Lelang menyumbang 90% total perkara yang ditangani Biro Bankum,” ungkap wanita kelahiran Jakarta ini.

Menyoroti perkembangan kehumasan, Kepala Subdirektorat Humas DJKN Erris Eka Sundari menegaskan DJKN telah melakukan perubahan strategi komunikasi dari konvensional ke digital. Apalagi di era sekarang ini, banyak sekali berita Hoax (palsu/bohong-red) yang mudah sekali menyebar ke segala kalangan. Erris mengatakan tentunya Direktorat Hukum dan Humas DJKN telah memiliki upaya-upaya dalam mengawal berita-berita atau isu menyangkut DJKN.

Respon yang cepat atas berita Hoax sangat penting dilakukan. Ketepatan respon jawaban yang memperkuat posisi, dan bersinergi untuk membangun opini. “Kita (Direktorat Hukum dan Humas-red) menerapkan strategi komunikasi yang aktif namun tidak over reaktif, agar mampu menginformasikan berbagai kejadian dan kebijakan dengan cepat dan menyeluruh serta membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para stakeholders,” pungkasnya.

Kegiatan komunikasi dapat dikatakan efektif jika antara komunikator (dalam hal ini DJKN) dan komunikan (stakeholder) terjadi suatu pemahaman yang sama, yang kemudian dapat meningkatkan kepercayaan kepada DJKN. Sehingga dengan hal tersebut, reputasi DJKN semakin meningkat, dan Kemenkeu semakin Terpercaya.

Acara dihadiri oleh gabungan dari empat Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN yaitu Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kanwil DJKN Jawa Timur, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, beserta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Acara berlangsung 15-17 Maret 2017. (KPKNL) di bawahnya. (dny - HI)

0 Tanggapan Pembaca

Ketentuan Penulisan :

Pembaca diizinkan untuk menulis tanggapan terhadap berita ini. Isi tanggapan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis tanggapan.
Redaksi akan menimbang (memoderasi) setiap tanggapan yang masuk dan dapat memutuskan untuk menayangkan atau menghapus tanggapan tersebut.
Redaksi berwenang untuk memberi peringatan dan atau mencekal pembaca yang menuliskan tanggapan yang tidak etis, berisi fitnah dan menyinggung SARA.

  • Media Sosial Kami :