PMK NOMOR 28/PMK.06/2013

Sosialisasi PMK Nomor: 28/PMK.06/2013 Tentang Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan


Diunggah oleh : Danny Hermanto Moerdo Koesoemo Tanggal : 6 September 2013 Update : 10 September 2013, pukul 14:51 Dibaca : 1.148 kali
Sosialisasi PMK Nomor: 28/PMK.06/2013 Tentang Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan

Jakarta - Pada Kamis, 4 September 2013 di Ballroom Hotel Alila Jl. Pecenongan Kavling 7-17 Jakarta Direktorat Kekayaan Negara dipisahkan (KND) mengadakan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 28/PMK.06/2013 Tentang Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Direktur Jendral Kekayaan Negara (Dirjen KN), Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) , Kepala Biro Hukum, Komisaris Utama BUMN dalam pembinaan dan pengawasan Menteri keuangan dan Kepala SubDirektorat KND beserta undangan.

Dalam sambutannya Hadiyanto selaku Dirjen KN menyempatkan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir Batin, “semoga kita tambah semangat dalam menghadapi pekerjaan dalam 11 bulan ke depan setelah dilatih berpuasa di Bulan Ramadhan,” pesannya. Selanjutnya Dirjen KN menyatakan bahwa Rencana Jangka Panjang (RJP) serta Rencana Kerja dan Anggaran  Perusahaan (RKAP) adalah isu yang sangat strategis dalam menjalankan perusahaan, “Fail to plan is planning to fail, itulah pentingnya perencanaan dalam menghadapi kondisi bisnis saat ini,” tegasnya. Hal yang perlu mendapat perhatian khusus lainnya adalah ke empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan memiliki kriteria dan bentuk yang unik, walaupun tidak memiliki saingan bisnis tetapi mempunyai fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia.

Dalam paparannya Direktur KND, Dedi Syarif Usman mengatakan filosofi penyusunan PMK ini adalah keteraturan penyusunan pengelolaan perusahaan, mengatur prosedu dan teknis penyampaian perencanaan penglolaan perusahaan dan penguatan fungsi pemegang saham terkait efisiensi perencanaan pengelolaan perusahaan. “PMK ini harus bisa menjadi peraturan percontohan karena merupakan produk hukum kementerian untuk sebuah organisasi yang berorientasi keuntungan,” ujarnya. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan Akhmad Sofyan menyatakan PMK ini pada intinya membuat materi yang terkait penyusunan, penyampaian dan perubahaan RKJ dan RKA BUMN dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan.

Dalam sesi tanya jawab di bagian akhir dari sosialisasi ini, salah satu peserta menyatakan, “PMK ini cukup lengkap dan sangat efisien, terutama pasal 24 ayat (4) yang menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dianggap menyetujui perubahan RKAP dalam kondisi tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu 30 hari,” ujarnya.

Foto-foto terkait berita :

  • Media Sosial Kami :