PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH

Setiap Rupiah Harus Bermanfaat Secara Ekonomi dan Sosial


Diunggah oleh : Agus Widayat Tanggal : 26 Januari 2017 Update : 27 Januari 2017, pukul 07:19 Dibaca : 964 kali
Setiap Rupiah Harus Bermanfaat Secara Ekonomi dan Sosial

Jakarta (24/01) “Satu triliun rupiah setidaknya dapat digunakan untuk membangun 3,5 kilometer jembatan atau 155 kilometer jalan. Jadi kami merasa dana yang Bapak Ibu kelola ini tidak gratis. Ada hal lain yang dapat diperoleh jika dana tersebut digunakan oleh unit lain. Untuk itu mohon agar setiap alokasi dana digunakan secara produktif. Kami sengaja menyampaikan hal ini agar rasa bersalah Bapak Ibu menjadi semakin dalam." tutur Dodok Dwi Handoko, Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) disambut tawa ringan dan senyum simpul para hadirin.

Canda penuh makna tersebut dilontarkan Dodok kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penerima alokasi pembiayaan investasi pemerintah yang hadir dalam rapat Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran (IKDP) Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah. 

DJKN berharap seluruh entitas melakukan kajian yang komprehensif dan mendalam dalam menyusun perencanaan sehingga penggunaan pembiayaan investasi pemerintah yang bersumber dari penerbitan surat utang tersebut dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.  

Acara yang diselenggarakan di Aula Gedung Prijadi Praptosuhardjo (ex Gedung Mahkamah Agung) tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan Pengelolaan dan Risiko, Kesetjenan Kementerian BUMN, Kesetjenan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Penjaminan Simpanan, Bank Indonesia dan sejumlah Badan Layanan Umum (BLU).

Penyusunan IKDP merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan No.231/PMK.02/2015 yang menyatakan bahwa pada awal tahun anggaran berjalan, PPA BUN menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN dilengkapi dokumen pendukung untuk tahun anggaran yang direncanakan.

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN telah menunjuk DJKN sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah dan BA 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus untuk aset Pemerintah yang dikelola oleh pengelola barang, dan pembiayaan antisipasi untuk Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya.

Salah satu tugas PPA BUN adalah menyusun rincian pagu anggaran BUN untuk masing-masing KPA di bawahnya berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan Menteri Keuangan. BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kernenterian Negara/Lernbaga (K/L).

Dodok Dwi Handoko, yang bertindak sebagai pemimpin rapat menyampaikan bahwa nilai pembiayaan investasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 sebesar Rp47,488 triliun. Angka tersebut terdiri dari Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp4 triliun, Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya sebesar Rp6,8 triliun, Investasi kepada BLU sebesar Rp34,7 triliun dan Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional sebesar Rp1,988 triliun.

Selanjutnya pria berkumis itu menyampaikan evaluasi investasi pemerintah kurun waktu 5 tahun terakhir, alur proses perencanaannya dan kebijakan umum pembiayaan investasi pemerintah tahun 2017 sebagai bahan penyusunan IKDP. Ditambahkannya fokus utama kebijakan tersebut antara lain (1) pendanaan proyek infrastruktur, (2) dukungan kepada program ekspor nasional, (3) dukungan kepada penyediaan rumah bagi rakyat, (4) jaminan kesehatan kepada masyarakat, (5) peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan (6) pemenuhan kebutuhan lahan beberapa proyek strategis nasional.

Hal yang mengemuka dari rapat koordinasi tersebut diantaranya (1) tidak mudahnya memformulasikan kebutuhan dana secara generik karena model bisnis masing-masing entitas yang bervariasi, (2) perlakuan akuntansi terhadap aset K/L yang dipergunakan oleh entitas terutama cara pencantumannya di neraca, (3) pentingnya menyampaikan manfaat dari pembiayaan yang telah dikeluarkan dalam bentuk narasi sebagai bekal saat dilakukan pembahasan di parlemen baik dengan Komisi Teknis maupun Komisi XI DPR RI dan (4) kesepakatan jadwal penyampaian usulan alokasi ke DJKN paling lambat 31 Januari 2017. (@wD/Jo)

Foto-foto terkait berita :

  • Media Sosial Kami :