SOSIALISASI RKBMN DI KPKNL JAKARTA I

Kakanwil DJKN DKI Jakarta : Susun RKBMN dengan Rinci


Diunggah oleh : Sena Mahesa Wicaksana Tanggal : 23 Oktober 2015 Update : 27 Oktober 2015, pukul 08:07 Dibaca : 972 kali
Kakanwil DJKN DKI Jakarta : Susun RKBMN dengan Rinci

Jakarta - Pada Kamis, 15 Oktober 2015 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan Bimbingan Teknis Penyusunan RKBMN. KPKNL Jakarta I mengadakan sosialisasi di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil DJKN) DKI Jakarta. Sosialisasi mengundang 33 (tiga puluh tiga) Satuan Kerja (Satker) / Kuasa Pengguna Barang (KPB) di wilayah kerja KPKNL Jakarta I yang menjadi target untuk penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2017. Adapun target yang ingin dicapai oleh KPKNL Jakarta I dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis RKBMN ini adalah untuk memastikan kebenaran dan kepatuhan penyusunan RKBMN yang dilakukan oleh Satke/ KPB.

Acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, Try Intiaswati, didampingi oleh Kepala KPKNL Jakarta I, Andy Pardede, dan Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN DKI Jakarta, Jati Wiryawan. Dalam sambutannya, Kakanwil DJKN DKI Jakarta menekankan kepada para peserta yang hadir selepas mengikuti kegiatan diharapkan dapat menyusun secara rinci rencana kebutuhan masing-masing instansi/satker. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terkait RKBMN disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Barang Milik Negara, Melly Maiesta. Beberapa kebijakan terkait RKBMN yang disampaikan oleh narasumber, antara lain:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di dalam Negeri.
Keputusan Penteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 451/KM.6/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KM.6/2015 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 309/KM.6/2015 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri Oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 310/KM.6/2015 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 311/KM.6/2015 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri.
Setelah sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait RKBMN, acara dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Penyusunan RKBMN yang dipandu oleh narasumber dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Iling Saidah.

Bimbingan teknis penyusunan RKBMN dilaksanakan sekaligus sebagai sarana monitoring dan evaluasi dalam memastikan kualitas serta ketepatan waktu penyusunan RKBMN oleh Satker/ KPB. Dari hasil evaluasi dapat diketahui terdapat variasi kondisi dalam implementasi RKBMN yang baru diterapkan untuk pertama kalinya ini. Antara lain terdapat Satker yang telah menyusun dan sedang dilakukan penelaahan oleh pengelola barang, selain itu terdapat Satker yang telah menyusun RKBMN dan telah diajukan kepada Koordinator Eselon 1, ada juga satker yang telah menyusun dan belum diajukan kepada koordinator atau tingkat yang diatasnya namun ada Satker yang sama sekali belum menyusun RKBMN. Atas hasil evaluasi, khusus untuk Satker yang belum menyusun RKBMN diberikan bimbingan teknis oleh narasumber dalam menyusun RKBMN.

Acara tersebut ditutup oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Jakarta I, Dony Sasmita. Dony menyampaikan disusunnya ketentuan peraturan RKBMN dan implementasinya adalah untuk mewujudkan semangat pengelolaan BMN yang dapat memberikan kontribusi demi tercapainya pelaksanaan anggaran yang efektif. Untuk itu diharapkan kepada seluruh KPB di wilyah kerja KPKNL Jakarta I agar mematuhi peraturan terkait RKBMN dan menyusun RKBMN dengan cermat sehingga efektifitas anggaran dapat terwujud serta tugas dan fungsi Satker dapat berjalan baik dengan terpenuhinya kebutuhan terkait dengan BMN-nya. (Penulis/fotografer:Dony Sasmita/Sena Mahesa W)

Foto-foto terkait berita :

  • Media Sosial Kami :