PELAYANAN PENILAIAN

Penjaringan Masukan Pedoman Teknis Penilaian Dalam Rangka Revaluasi BMN


Diunggah oleh : Jeaniva Thirza Tereshkova Najoan Tanggal : 15 Maret 2017 Update : 18 Maret 2017, pukul 21:55 Dibaca : 429 kali
Penjaringan Masukan Pedoman Teknis Penilaian Dalam Rangka Revaluasi BMN

Manado – Kanwil DJKN Suluttenggomalut terpilih sebagai salah satu tempat penyelenggaraan Kunjungan Lapangan Penyusunan Pedoman Teknis Penilaian Properti (Bangunan) Dalam Rangka Revaluasi Barang Milik Negara.

Kegiatan yang digagas oleh Direktorat Penilaian DJKN ini dikemas dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) demgan dihadiri oleh seluruh Komite Penilai dan Tim Penilai pada unit kerja Kanwil DJKN Suluttenggomalut serta perwakilan Tim Penilai KPKNL Manado.

Dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut Ferdinan Lengkong pada Kamis, 09 Maret 2017, dalam sambutannya, Ferdinan menyampaikan bahwa dari kegiatan sharing knowledge ini diharapkan akan ada masukan yang dapat dieskalasi ke Kantor Pusat sama halnya dengan munculnya ide-ide selama ini di Kanwil DJKN Suluttenggomalut dalam kegiatan sejenis. Pelaksanaan peer-review contohnya yang berlangsung dinamis bahkan sering terjadi debat sengit dalam hal menguji suatu hasil penilaian.

Selanjutnya dalam kegiatan tersebut dilakukan pemaparan oleh Tim Kantor Pusat DJKN yang diwakili oleh Dadang dan Lukman, dan yang menjadi pokok bahasan dalam pemaparan Tim KP adalah mengenai metode yang akan digunakan pada pelaksanaan revaluasi Barang Milik Negara memakai dua metode yaitu Full Valuation dan Desktop Valuation.

“Metode Full Valuation dilakukan untuk pelaksanaan penilaian BMN berupa tanah mengingat potensi peningkatan nilai tanah sangat signifikan, sedangkan untuk pelaksanaan penilaian BMN berupa bangunan, jalan jembatan dan bangunan air akan menggunakan metode Desktop Valuation dimana penilaian didasarkan pada formulir diisi oleh petugas dari satuan kerja yang dianggap sama dengan formulir survei sehingga tidak memerlukan survei lapangan oleh Tim Penilai”, papar Dadang.

Terkait bangunan yang berdiri di atas tanah BMN, tugas tim hanya melakukan pengecekan keakuratan data dalam formulir satuan kerja, luas bangunan dan kondisi fisik, sedangkan penilaian tetap mengacu pada methodologi yang sama yaitu Desktop Valuation. Demikian Dadang menambahkan.

Setelah pemaparan dilakukan, dilanjutkan dengan diskusi dengan beberapa ide untuk menjadi masukan dalam penyusunan modeling penilaian dengan metode desktop valuation seperti penambahan kolom pada formulir untuk bangunan yang lebih dari satu lantai agar tidak membingungkan petugas dari satuan kerja.

Selain itu salah satu peserta  berpendapat dalam upaya untuk mengurangi bias setiap kategori bangunan disediakan minimal dua model perhitungan (grade A untuk tipe bangunan modern/minimalis dan grade B untuk tipe bangunan standar) sebagaimana telah dilakukan oleh Kanwil DJKN Suluttenggomalut dalam melakukan survei data tanah, dan untuk mendukung pemodelan tersebut formulir dapat dikembangkan dengan menambahkan isian jenis rangka atap, material atap, dan material lantai karena ketiga material tersebut yang kemungkinan berbeda dan cukup signifikan dalam penilaian sehingga tetap mudah bagi satuan kerja untuk mengisinya dan hal ini juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya bias.

Selain masukan terkait penyusunan modeling, terdapat beberapa saran penambahan kolom pada formulir survei, salah satunya penambahan kolom verifikasi dibagian bawah yang akan disii oleh petugas penilai, kolom ini untuk memudahkan petugas penilai yang melakukan verifikasi menentukan kategori dan model yang mana yang paling tepat untuk diinginkan sehingga dalam pelaksanaan penilaian tinggal mengalikan luas bangunan dengan NRC bangunan selanjutnya dikurangi penyusutan sesuai dengan kondisi dan usia efektif bangunan sesuai dengan tabel penyusutan. Hal tersebut akan menyederhanakan laporan penilaian dan mengurangai jumlah lampiran.

Kepala Bidang Penilaian Kurniawan Catur Andrianto berpendapat bahwa dalam penggunaan Desktop Valuation titik koordinat dan foto objek hendaknya bersifat tidak wajib karena untuk Barang Milik Negara yang berada di daerah terpencil akan menyulitkan petugas satuan kerja dalam menentukan titik koordinat BMN yang menjadi objek penilaian tersebut terlebih dengan tidak adanya jaringan internet.

Ditambahkannya, mengingat metode yang disusun adalah baru di Bidang Penilaian dan agar tidak bias dalam penerapannya disarankan untuk rancangan peraturan presiden yang sedang disusun juga dituangkan klausul bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, maka Desktop Valuation Methode (penilaian tanpa peninjauan lapangan) hanya digunakan untuk pelaksanaan revaluasi BMN.

“Terkait syarat keberadaan objek penilaian harus diyakini keberadaannya oleh BPK, ada 2 (dua) hal yang diharapkan dapat mengakomodirnya, yaitu yang pertama terhadap data dalam formulir yang diisi oleh satuan kerja dapat diartikan bahwa petugas yang mengisi formulir bertanggung jawab atas keberadaan aset, dan yang kedua revaluasi berarti sudah pernah dilakukan penilaian/ disurvei sehingga apabila dalam pelaksanan penilaian berjalan ada objek yang kurang diyakini keberadaanya oleh BPK dapat dibandingkan dengan data penilaian terdahulu” jelas Kurniawan Catur.
(Bidang Penilaian bersama Jeaniva)

Foto-foto terkait berita :

  • Media Sosial Kami :