BIMBINGAN TEKNIS PPK DI LINGKUNGAN DJKN

Pengadaan harus Dilandasi dengan Niat Baik


Diunggah oleh : Johan Wahyu Utomo Tanggal : 23 Maret 2017 Update : 23 Maret 2017, pukul 14:26 Dibaca : 978 kali
Pengadaan harus Dilandasi dengan Niat Baik

Jakarta - Dalam melaksanakan segala pekerjaan harus dilandasi dengan niat yang baik. Selain itu, pelaksanaannya juga harus baik pula. "Jika kita berjalan di garis lurus dan tidak menyimpang, santai saja. Tidak perlu takut," pesan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung M Adi Toegarisman dalam acara Bimbingan teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kamis (23/3).

Sebelumnya, Sekretaris DJKN Dodi Iskandar, saat membuka, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk menyampaikan persepsi dan pandangan yang berkaitan dengan PPK. Sekaligus bentuk bimbingan teknis dan tindak lanjut temuan pemeriksa.

Dodi juga berharap dengan kegiatan ini juga terwujud percepatan pengadaan yang mengedepankan prinsip efektivitas,  adil, terbuka dan akuntabel. "Karena masih banyak paket pengadaan yang belum dieksekusi," paparnya.

Selanjutnya, Adi Toegarisman mengatakan bahwa selain sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung juga termasuk bagian dari pemerintah. "Kejaksaan juga masuk dalam eksekutif," ujarnya. Untuk itu, kejaksaan juga ikut serta dalam pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban.

Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur berkisar 2.800-an triliun. Anggaran sebesar itu perlu eksekusi yang baik agar maksimal hasilnya. "Jika kejaksaan hanya bertindak represif, menindak kebocoran dana tersebut maka kapan negara kita akan maju. Namun jika kami (kejaksaan agung-red) bertindak preventif mencegah terjadi kebocoran maka pembangunan akan maksimal. Contohnya adalah pembangunan jalan di perbatasan, dibangun dengan cepat dengan kualitas bagus," tuturnya.

Adi juga menjelaskan bahwa pada 2015 pemerintah mengalami kondisi penyerapan anggaran kurang, terdapat stigma kriminalisasi kebijakan pejabat dan timbul keragu-raguan menjalankan proyek. Maka melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 dibentuklah Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). "Tujuannya adalah mengawal percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional," ungkapnya.

TP4 inilah wujud pelaksanaan pencegahan yang dilakukan kejaksaan agung di bidang pembangunan. "Sudah banyak proyek pembangunan yang berhasil dikawal oleh TP4. Untuk itu, mari kita bekerja sama," ajaknya. 

Sementara itu, Direktur I pada Jaksa Agung Muda bidang Intelijen Aditya Warman selaku Ketua TP4  menjelaskan secara teknis bagaimana bekerja sama dengan TP4. "Bapak Ibu di daerah dapat bekerja sama dengan TP4 daerah yang berada di kejaksaan negeri. Silahkan berkirim Surat secara resmi," katanya.

Aditya menegaskan bahwa fungsi TP4 adalah untuk pengawalan dan pengamanan, bukan untuk menghindari hukum. "Jangan sekali-kali menjadikan TP4 sebagai tameng dari hukum untuk melakukan kecurangan, "tegasnya

  • Media Sosial Kami :