PENYELESAIAN ABMA/T

Optimalisasi ABMA/T Hasilkan Rp36,7 Miliar Penerimaan Negara


Diunggah oleh : Paundra Adi R. Tanggal : 9 Maret 2017 Update : 10 Maret 2017, pukul 09:17 Dibaca : 1.063 kali
Optimalisasi ABMA/T Hasilkan Rp36,7 Miliar Penerimaan Negara

Yogyakarta - Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) terus diupayakan. Untuk itu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan rapat kerja terbatas (rakertas) Tim Penyelesaian ABMA/T yang dihadiri Tim Kantor Pusat DJKN, Tim Antar Kementerian, dan Tim Asistensi Daerah pada Rabu 8 Maret 2017 di Yogyakarta. Dari ABMA/T yang diselesaikan dan telah dioptimalkan tercatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didapat sebesar Rp36,7 Miliar.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) yang merupakan Ketua Tim Penyelesaian ABMA/T Tingkat Pusat Indra Surya mengatakan dalam penyelesaian ABMA/T harus berpegang pada dua prinsip yaitu tidak boleh ada kerugian negara dan tidak boleh merugikan masyarakat. “Tidak boleh ada sejengkal aset pun yang idle, kalau idle merugikan negara.” ujar Indra.

Lebih jauh Indra memaparkan pemerintah dibawah Presiden Joko Widodo mengedepankan kepentingan rakyat. Ia mencontohkan aset di Polonia secara hukum  negara kuat namun Presiden memberi catatan agar rakyat diperhatikan dan sebagian diberikan pada rakyat. “Unsur keadilan yang diberikan Presiden harus diterapkan.” ujarnya.

Saat ini masih ada 661 aset ABMA/T yang akan diselesaikan sampai 2019. “Dari 1015 ABMA/T telah diselesaikan 354, sisanya 661 aset ditargetkan selesai di 2019 kalau perlu 2018.” ujar Indra. Tahun ini direncanakan 223 aset ABMA/T terselesaikan.

Indra mengatakan ada beberapa permasalahan yang menghambat penyelesaian ABMA/T, namun dirinya yakin dengan  sinergi yang baik dari semua pihak bisa diselesaikan.

Selanjutnya Indra berpesan agar perlakukan Tim penyelesaian memperlakukan seluruh ABMA/T secara sama, baik itu untuk pendidikan, tempat ibadah, Barang Milik Negara/Daerah. “Jangan ada yang didahulukan dan menomorduakan yang lain. Yang seharusnya bisa selesai cepat, ya diselesaikan.” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DIY Tavianto Noegroho mengatakan aset ABMA/T yang ada dalam daftar buku merah putih agar dituntaskan sesegera mungkin. “Kita (DJKN dan Tim Penyelesaian ABMA/T-red) bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan ABMAT sesuai target di 2019. Sesuai perintah Menteri Keuangan agar jangan sampai ada aset negara yang muspro (sia-sia-red),” kata Tavianto.

Tavianto menyoroti beberapa ABMA/T yang dikuasai pihak ketiga. “ Pihak ketiga seringkali keberatan mengenai nilainya (uang pengganti yang harus dibayarkan pada pemerintah-red) yang menurut mereka terlalu tinggi, akhirnya dinilai ulang (misalnya) 2 tahun lagi malah nilainya makin tinggi karena adanya inflasi,” ujar Tavianto.

Lebih lanjut Tavianto mengatakan ada aset yang sejenis (dengan ABMA/T) yang belum masuk daftar merah putih. “ Ada beberapa aset sejenis, namun saat ini DJKN fokus pada penyelesaian ABMA/T dalam buku daftar merah putih,” ujar Tavianto.

Menyoroti paradigma baru DJKN sebagai revenue center Tavianto mengatakan pengelelolaan aset negara saat ini terbuka. Aset-aset yang ada di kementerian termasuk kementerian keuangan tidak lagi ‘dierami’ namun harus dioptimalkan dengan tekad dan mimpi mewujudkan revenue center.

Tavianto mencontohkan ruang secuil pun bisa dimanfaatkan (disewakan-red) sebagai ATM sehingga negara memperoleh manfaat PNBP. “Kalau  menaikkan (tarif) pajak teman-teman pengusaha kelabakan, investasi jadi tidak bagus,” ujarnya. Untuk itu aset-aset mangkrak digerakkan untuk meningkatkan penerimaan. “Beberapa aset yang dikelola DJKN memiliki nilai strategis dan bisa dioptimalkan.” kata Tavianto.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) III Karman yang sekaligus ketua panitia Rakertas melaporkan sebelum rapat ini dibuka tim telah membahas penyelesaian 20 ABMA/T. “Kami laporkan kemarin (7 Maret 2017-red) sampai pukul 22.00 tim telah menyelesaikan pembahasan 20 ABMA/T dan hari ini akan melanjutkan pembahasan dan diskusi penyelesaian ABMA/T).”jelasnya. Karman pun berpesan untuk peserta dan Tim ABMA/T agar bisa memberikan kerja terbaik untuk bangsa dimanapun ditugaskan.

Rapat kerja terbatas dihadiri Peserta dari 40 peserta yang terdiri dari Tim Penyelesaian Antar Kementerian, diantaranya  Kementerian Pertahanan, TNI dan POLRI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM,  Kejaksaan Agung, Badan Pertanahan Nasional, dan 17 Tim Asistensi Daerah dari seluruh wilayah di Indonesia, serta  dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan  Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan. (uun)

 

0 Tanggapan Pembaca

Ketentuan Penulisan :

Pembaca diizinkan untuk menulis tanggapan terhadap berita ini. Isi tanggapan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis tanggapan.
Redaksi akan menimbang (memoderasi) setiap tanggapan yang masuk dan dapat memutuskan untuk menayangkan atau menghapus tanggapan tersebut.
Redaksi berwenang untuk memberi peringatan dan atau mencekal pembaca yang menuliskan tanggapan yang tidak etis, berisi fitnah dan menyinggung SARA.

  • Media Sosial Kami :