FOCUSED GROUP DISCUSSION HUBUNGAN KEKAYAAN NEGARA DIKUASAI DENGAN KEUANGAN NEGARA

Langkah Awal Legal Standing Penyajian Informasi Sumber Daya Alam


Diunggah oleh : Dwinanto Tanggal : 18 Februari 2016 Update : 18 Februari 2016, pukul 15:11 Dibaca : 1.224 kali
Langkah Awal Legal Standing Penyajian Informasi Sumber Daya Alam

Jakarta - Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain telah menyelenggarakan focused group discussion bertajuk hubungan kekayaan negara dikuasai dengan keuangan negara pad Rabu s.d. Kamis, 10 s.d. 11 Februari 2016 di Ruang Rapat Lantai 5 Selatan DJKN. Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur-unsur dari Biro Hukum (Sekretariat Jenderal), Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (Badan Kebijakan Fiskal), Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan), Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, Direktorat Penilaian, Direktorat Barang Milik Negara, serta Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat. Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara dan Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain memimpin langsung pelaksanaan focused group discussion selama 2 (dua) hari tersebut.

Isu mandat inventarisasi dan penilaian Sumber Daya Alam (SDA) merupakan salah satu point of concerns Transformasi Kelembagaan DJKN. Dalam jangka panjang, diharapkan informasi SDA (jumlah, kondisi, nilai dan penguasaannya) dapat disajikan dalam sebuah laporan komprehensif. Untuk itu, kajian mengenai hubungan kekayaan negara dikuasai dengan keuangan negara diperlukan untuk memperkuat legal standing Kementerian Keuangan sebagai pengemban amanat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan penyajian informasi SDA, baik yang dimiliki maupun dikuasai negara. Banyak hal yang diperoleh dari penjelasan narasumber; Drs. Siswo Sujanto, DEA (Ahli Hukum Keuangan Negara) dan Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. (Ahli Hukum Administrasi Negara).

“Gagasan adanya neraca tunggal SDA adalah perencanaan penerimaan negara yang optimal dan aspek fiskal lainnya akan dapat dilakukan, jika pengakuntansian aset yang dikuasai negara (SDA) dapat dilakukan dengan baik”, Siswo Sujanto. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa berkaitan dengan gagasan dimaksud, “masalah yang ada saat ini adalah aset yang dikuasai negara (SDA) belum dapat disajikan secara memadai menurut sistem akuntansi”.

Dalam kesempatan lainnya, Riawan Tjandra menyampaikan bahwa pola penyusunan neraca SDA yang terpusat di tangan satu kementerian, dalam hal ini Kementerian Keuangan, justru menegaskan sifat tak terbaginya Hak Menguasai Negara. Lanjutnya, pola sektoralisme dalam pengelolaan SDA, selain menyebabkan kerumitan birokrasi juga bertentangan dengan sifat kesatuan (eenheid beginsel) keuangan negara sebagai sebuah hak dan sekaligus kewajiban negara.

Namun demikian, kekayaan negara dikuasai yang sesungguhnya bersinggungan dengan keuangan negara adalah kekayaan negara operasional. Kekayaan negara operasional adalah aset potensial (dikuasai) yang digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk itu, selanjutnya inisiatif strategis Asset Management I terkait dengan penyajian informasi SDA dalam sebuah laporan komprehensif, sangat perlu dikaji kembali; bagaimana kesiapan sistemnya, apakah penyajian informasi SDA yang dimaksud adalah informasi kekayaan potensial secara keseluruhan atau hanya informasi kekayaan negara yang berpotensi masuk dalam APBN, apakah dalam bentuk accountability report atau managerial report.

Banyak pekerjaan rumah yang perlu dipikirkan bersama dan dikaji secara lebih mendalam untuk memperkuat legal standing Kementerian Keuangan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pekerjaan besar ini membutuhkan koordinasi pihak-pihak seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi, kementerian sektoral, dan bahkan koordinasi di internal Kementerian Keuangan seperti Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Anggaran. Diharapkan, pengintegrasian informasi SDA dalam laporan potensi fiskal dapat bermanfaat pada pengambilan kebijakan fiskal dan ekonomi makro, terutama dikaitkan dengan isu-isu berkelanjutan (sustainable development).

Foto-foto terkait berita :

  • Media Sosial Kami :