Berita DJKN : Piutang Negara

  • Mekanisme royalti batu bara belum rampung

    JAKARTA (bisnis.com, Selasa, 03/02/2009 20:13 WIB): Pemerintah masih belum memutuskan mekanisme penyelesaian terkait kisruh  royalti batu bara. Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto mengatakan berdasarkan hasil audit BPKP menyebutkan selisih kewajiban…

    Tanggal : 11 Februari 2009 pukul 20:32 WIB :: Selengkapnya
  • Hasil Audit Royalti Batu Bara Diserahkan kepada Pemerintah

    JAKARTA, (Kompas.com Senin, 5 Januari 2009 | 13:15 WIB) — Hasil audit royalti batu bara telah diserahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan kepada pemerintah yakni Menteri Keuangan dan Menteri ESDM pada 31 Desember. Terkait putusan hasil…

    Tanggal : 6 Januari 2009 pukul 12:17 WIB :: Selengkapnya
  • BPKP enggan ungkap DHPB 2001-2007

    JAKARTA (bisnis.com, Senin, 05/01/2009 12:22 WIB): Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih tutup mulut mengenai jumlah Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) yang ditahan kontraktor batubara sejak 2001 sampai 2007, kendati hasil audit itu…

    Tanggal : 6 Januari 2009 pukul 12:13 WIB :: Selengkapnya
  • Audit Batubara BPKP, Pemerintah dan Kontraktor Saling Utang

    Jakarta (detikFinance, Senin, 05/01/2009 12:30 WIB) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelesaikan audit dana hasil produksi batubara, pajak pejualan dan pajak pertambahan nilai kontraktor perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara…

    Tanggal : 6 Januari 2009 pukul 12:12 WIB :: Selengkapnya
  • 10 Kebijakan Atasi Gejolak Keuangan

    JAKARTA (Republika Online Rabu, 29 Oktober 2008 pukul 01:31:00) -- Pemerintah menggariskan sepuluh kebijakan untuk mengatasi gejolak keuangan, di antaranya membeli kembali Surat Utang Negara (SUN) dan menurunkan pungutan ekspor (PE) CPO menjadi nol persen.Kebijakan…

    Tanggal : 5 Desember 2008 pukul 14:04 WIB :: Selengkapnya
  • LKPP 2007 Disclaimer

    JAKARTA(SINDO) – PENJELASAN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Sekjen Depkeu Mulia P Nasution dan Dirjen Perbendaharaan Herry Purnomo, memberikan keterangan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2007 di Jakarta kemarin.…

    Tanggal : 1 Desember 2008 pukul 13:45 WIB :: Selengkapnya
  • LKPP 2007 Masih Dicap Disclaimer

     INILAH.COM, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memberikan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2007. Ada 4 alasan kenapa cap disclaimer masih menempel di LKPP 2007. Hal itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani.iddalam…

    Tanggal : 1 Desember 2008 pukul 13:42 WIB :: Selengkapnya
  • AGO files lawsuit against Tommy and 4 companies

    The Attorney General's Office (AGO) filed a civil lawsuit Monday against Hutomo "Tommy" Mandala Putra on charges the recent sale of his automotive company was illegal. The AGO said PT Vista Bella Pratama (VBP) purchased automotive company PT…

    Tanggal : 1 Desember 2008 pukul 12:04 WIB :: Selengkapnya
  • BUMN Diminta Verifikasi Aset

     INILAH.COM, Jakarta - Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil meminta BUMN untuk memverifikasi aset-aset perusahaannya dan kemudian melaporkannya kepada kuasa pemegang saham. Ini dilakukan sebagai upaya penataan kembali aset-aset negara. "Memang…

    Tanggal : 1 Desember 2008 pukul 11:58 WIB :: Selengkapnya
  • Penilaian Barang Milik Negara

    Jakarta, 05/02/08(Press Release) - Menteri Keuangan (Menkeu) terhitung mulai tanggal 18 Januari 2008 menetapkan Peraturan Menkeu Nomor 02/PMK.06/2008 mengenai Penilaian Barang Milik Negara untuk mengetahui kepastian nilai Barang Milik Negara (BMN). Pelaksanaan…

    Tanggal : 1 Desember 2008 pukul 10:54 WIB :: Selengkapnya
  • Media Sosial Kami :