DJKN Kirim 60 Pegawai Tingkatkan Pengetahuan Pemeriksa Piutang Negara


Diunggah oleh : Niko Prastiya Tanggal : 7 April 2015 Update : 13 April 2015, pukul 14:58 Dibaca : 1.656 kali
DJKN Kirim 60 Pegawai Tingkatkan Pengetahuan Pemeriksa Piutang Negara

Tangerang Selatan - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kembali tingkatkan pengetahuan pegawainya di Bidang Pengurusan Piutang Negara. Kali ini dengan menggandeng Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK), DJKN mengirimkan 60 (enam puluh) orang pegawainya sekaligus untuk mengikuti 2 (dua) diklat terkait Pengurusan Piutang Negara yang diselenggarakan pada waktu yang hampir bersamaan. Adalah Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Pemeriksa Piutang Negara Dasar yang akan diselenggarakan dari tanggal 6 sampai dengan 17 April 2015 dan DTSS Pemeriksa Piutang Negara Lanjutan yang akan diselenggarakan dari tanggal 6 sampai dengan 24 April 2015 dengan jumlah peserta masing-masing terdiri dari 30 (tiga puluh) orang pegawai DJKN yang berasal baik dari kantor pusat maupun seluruh kantor vertikal.

Diklat yang dibuka secara bersamaan pada 6 April 2015 di Pusdiklat KNPK ini dibuka oleh Kepala Pusdiklat KNPK yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Evaluasi dan Pelayanan Kinerja Herawanto. Dalam sambutannya Herawanto menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta yang merupakan orang-orang pilihan dari masing-masing unit asal. Herawanto mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa saat ini setiap pegawai memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitasnya masing-masing, salah satunya melalui keikutsertaan dalam diklat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap pegawai memiliki kewajiban untuk mengikuti diklat minimal 80 (delapan puluh) jamlat setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa amanat untuk meningkatkan kapasitas diri setiap pegawai telah disebutkan secara jelas dalam undang-undang.

Terkait pelaksanaan diklat, Hernawan berharap para peserta dapat menggali pengetahuan sedalam-dalamnya dari para pengajar maupun narasumber yang berasal baik dari Widya Iswara Pusdiklat KNPK, Pejabat Struktural DJKN, perwakilan Kepolisian Republik Indonesia, hingga Badan Intelejen Negara. Hernawan juga berharap permasalahan dilapangan yang mungkin timbul akibat perbedaan penafsiran aturan dari berbagai lembaga negara, dapat dihindari dengan menghadirkan berbagai narasumber dari bidang keahlian.

Ceramah Current Issue Piutang Negara

Di hari yang sama dengan pembukaan, para peserta mendapat Ceramah Current Issue dari Kepala Sub Direktorat Piutang Negara II Tredi Hadiansyah. Mengawali materinya, Tredi menyampaikan ucapan terima kasih dan salam perpisahan dari Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain Soepomo yang akan segera memasuki masa purna tugasnya akhir bulan ini. “Sebenarnya Bapak Direktur ingin menyapa langsung para peserta diklat, namun dikarenakan pada waktu yang sama Beliau harus menghadiri pembukaan Rakernas (Rapat Kerja Nasional.Red), jadi Beliau menyampaikan pesan melalui saya”, Ujar Tredi.

Terkait perkembangan pengurusan piutang negara yang saat ini berkembang, Tredi menyampaikan masih banyak terdapat potensi piutang negara yang dapat ditangani sebagai upaya pengembalian keuangan negara, potensi-potensi tersebut berasal dari Piutang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Piutang Macet Kementerian/ Lembaga, Aset Kredit Eks BPPN, dan Piutang Penerusan Pinjaman.

Terkait piutang negara dari BPJS Ketenagakerjaan, Tredi memberikan gambaran bahwa yang menjadi debitur adalah para perusahaan yang mengasuransikan pegawainya pada BPJS Ketenagakerjaan, dengan lebih terlembaganya Debitur, diharapkan upaya penagihan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dapat lebih efektif. Terkait Piutang Negara dari Eks BPPN, Tredi menyampaikan bahwa pada kuartal I 2015, Kantor Pusat DJKN akan melimpahkan penyerahan piutang yang berjumlah Rp 24 Triliun kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) diseluruh indonesia. Sedangkan Piutang Negara pada K/L, Tredi mencontohkan piutang negara dalam bentuk PNBP, Piutang TGR, Piutang BLU, dan piutang lainnya.

Tredi juga menyampaikan mengenai progres Rancangan Undang-Undang Piutang Negara/Daerah yang akan masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2017. Terkait Transformasi Kelembagaan, Tredi menyampaikan rekomendasi dari lembaga konsultan terhadap pengelolaan piutang negara yang merupakan salah satu bagian dari aset pada neraca,  masuk kedalam fungsi kebendaharaan (treasury) yang dimiliki Kementerian Keuangan. Salah satu inisiatif strategis dalam aset manajemen yaitu memaksimalkan pemanfaatan aset  dan Return on Asset (RoA).

Terkait dengan inisatif strategis tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi apakah jenis piutang yang tidak dapat ditagih seperti pajak dan bea cukai sebaiknya dikelola oleh satu unit Eselon I dimana kondisi saat ini atas piutang tersebut dikelola oleh berbagai unit eselon I dan potensi efisiensi dalam mengkonsolidasikan pengelolaannya. Serta mengevaluasi seluruh portofolio piutang negara dan mengidentifikasi area perbaikan utama untuk meningkatkan keuntungan dari agunan dan memaksimalkan hasil/perolehan. (Niko - Humas DJKN)

     

Foto-foto terkait berita :

  • Media Sosial Kami :