PENANDATANGAN NOTA KESEPAHAMAN PROGRAM SERTIFIKASI BMN

Demi Meningkatkan PNBP, Aset Negara Akan Diberdayakan Dengan Cara Ini


Diunggah oleh : Octa Dwinanda Tanggal : 22 Maret 2017 Update : 23 Maret 2017, pukul 22:02 Dibaca : 496 kali
Demi Meningkatkan PNBP, Aset Negara Akan Diberdayakan Dengan Cara Ini

Palembang – “Dulu kita yang bekerja keras untuk negara. Sekarang saatnya aset negaralah yang bekerja keras untuk negara, manusianya bekerja cerdas” demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung (SJB) Thaufik pada saat Rapat Koordinasi dan Penandatangan Nota Kesepahaman Program Sertifikasi Tahun 2017, mengutip apa yang pernah dituturkan oleh Menteri Keuangan saat Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan akhir 2016 lalu.

Pernyataan Thaufik diamini oleh Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Arif Pasha pada saat memberikan sambutan. Arif menyampaikan bahwa Menteri Keuangan mempunyai wawasan yang sangat jauh ke depan, yaitu aset negara harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan pemerintah.

Terkait dengan sertifikasi tanah milik negara, Thaufik menyampaikan bahwa sertifikasi merupakan amanat Undang-Undang sekaligus kebijakan pimpinan nasional, yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Di hadapan peserta rapat yang diadakan di aula Kanwil DJKN SJB, Thaufik mengatakan bahwa dengan tertibnya sertifikasi tanah, DJKN mempunyai validasi dan akurasi secara hukum terhadap aset Barang Milik Negara yang menjadikan nilai aset meningkat. Beliau menambahkan, bahwa secara administratif aset telah tercatat, secara hukum aset telah disertifikatkan, dan secara fisik dikuasai, nilai aset pada neraca keuangan instansi pemerintah akan meningkat, sehingga dapat digunakan sebagai underlying aset yang dapat berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Thaufik mencontohkan menceritakan pengalamannya saat menjadi Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, bahwa telah dibangun 15 bangunan Kantor Urusan Agama (KUA) menggunakan dana Sukuk (Surat Berharga Syariah Negara). “Dana Sukuk ini berasal dari underlying aset yang sertifikatnya telah clear,” tuturnya.

Thaufik menjelaskan bahwa Hasil sertifikasi akan digunakan untuk membangun KUA, Sekolah Dasar Inpres, dan infrastruktur lainnya yang nilainya akan terus meningkat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap APBN, selain dari minyak bumi dan pajak.

Selain itu, Thaufik menyampaikan dengan tertibnya sertifikasi, kita dapat memanfaatkan aset negara sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sejalan dengan arahan Menteri Keuangan bahwa tidak boleh ada aset yang idle. Setiap aset harus dapat dimanfaatkan, dapat berupa sewa, kerja sama pemanfaatan, skema bangun guna serah, atau dengan skema bangun serah guna.

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kanwil BPN Wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) mewakili BPN sebagai salah satu mitra Kerja Kanwil DJKN SJB. Selain Kanwil BPN Sumsel, turut hadir perwakilan dari Kanwil BPN Jambi dan Kanwil BPN Bangka Belitung.

Pada saat yang sama, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Anita Wihardeni berkesempatan untuk memaparkan target dari setiap Kanwil BPN dan target setiap Kantor Pertanahan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, serta poin-poin kesepakatan. Memasuki inti acara, dilakukan Penandatangan Nota Kesepahaman Program Sertifikasi BMN Berupa Tanah Tahun 2017 oleh para pihak. (Teks/Foto: OD, Bidang KIHI)

  • Media Sosial Kami :