SERTIPIKASI BMN BERUPA TANAH

Berbagi Irisan Wilayah Kerja, KPKNL Palopo dan KPKNL Parepare Bersinergi Selenggarakan Rapat Koordinasi


Diunggah oleh : Muhammad Noor Akhmad Tanggal : 24 Januari 2017 Update : 25 Januari 2017, pukul 19:21 Dibaca : 1.051 kali
Berbagi Irisan Wilayah Kerja, KPKNL Palopo dan KPKNL Parepare Bersinergi Selenggarakan Rapat Koordinasi

Polewali Mandar - Ada hubungan yang cukup menarik antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo dan KPKNL Parepare. Secara geografis keduanya berada di Provinsi Sulawesi Selatan namun sama-sama mempunyai irisan wilayah kerja di Provinsi Sulawesi Barat. Historisnya, Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 6 (enam) Kabupaten itu merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada ketentuan yang mengatur tentang pembagian wilayah kerja kantor vertikal DJKN, 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara masuk ke dalam wilayah kerja KPKNL Palopo sedangkan 3 (tiga) Kabupaten yang lain yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene masuk ke dalam wilayah kerja KPKNL Parepare.

Dalam rangka mendukung program sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, kedua KPKNL lantas bersinergi menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menetapkan target sertifikasi BMN tahun 2017 pada Kamis, 19 Januari 2017.

Rapat yang berlangsung di Kantor Pertanahan Polewali Mandar Jalan Tritura No.10, Madatte Polewali, Provinsi Sulawesi Barat tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara dan perwakilan dari sejumlah satuan kerja/kuasa pengguna barang yang menjadi target pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun 2017.

Terbagi dalam 2 (dua) sesi, rapat dibuka oleh Kepala Kantor Pertanahan Polewali Mandar, Hasanuddin AM, ST, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk mempercepat proses sertipikasi BMN berupa tanah terdapat 2 (dua) hal pokok yang sangat penting untuk diketahui. Pertama kelengkapan berkas dalam usulan sertipikasi BMN dan yang kedua satuan kerja/kuasa pengguna barang yang menjadi target percepatan pensertipikatan BMN agar dapat mendampingi petugas pengukur dari Kantor Pertanahan agar batas-batas tanah dapat diketahui secara tepat.

Sesi pertama dipimpin oleh Kepala KPKNL Parepare I Nyoman Suparta. Dalam penyampaiannya untuk target sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2017 pada KPKNL Parepare ada 15 (lima belas) bidang tanah yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Majene 12 (dua belas) bidang tanah, Kabupaten Mamasa 2 (dua) bidang tanah dan Kabupaten Polman 1 (satu) bidang tanah.

Nyoman pun mengingatkan kembali kepada satuan kerja yang menjadi target percepatan pensertipikatan bahwa alas hak maupun dokumen persyaratan-persyaratan yang lain agar segera dilengkapi untuk mendukung percepatan penyelesaian pensertipikatan BMN karena tanpa adanya alas hak maupun dokumen persyaratan yang lain maka tidak dapat diselesaikan dengan cepat.

Sesi berikutnya dipimpin oleh Kepala KPKNL Palopo Bula. Bula menyampaikan untuk KPKNL Palopo target sertipikasi BMN berupa tanah tahun 2017 pada wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 80 (delapan puluh) bidang tanah terdiri dari Kabupaten Mamuju 5 (lima) bidang tanah, Kabupaten Mamuju Tengah 35 (tiga puluh lima) bidang tanah dan Kabupaten Mamuju Utara 40 (empat puluh) bidang tanah.

Pada kesempatan itu Bula juga menekankan kepada semua satker/kuasa pengguna barang yang menguasai tanah milik negara yang dijadikan target 2017 agar lebih proaktif dan segera melengkapi dokumen persyaratan dan menyampaikan permohonan kepada pihak Kantor Pertanahan setempat agar proses pensertipikatan dapat segera dilaksanakan.

Foto-foto terkait berita :

  • Media Sosial Kami :