Artikel DJKN

  • SAP dan Peran Penilaian

    Pengelolaan keuangan negara memasuki babak baru pada tahun 2003 dengan diundangkannya UU No. 17 tentang Keuangan Negara. Paket payung hukum reformasi keuangan negara semakin lengkap setelah UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.…

    Tanggal : 17 Februari 2009 pukul 09:12 WIB :: Selengkapnya
  • Statistik Sumber Daya Alam

    Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal (33) mengamanatkan bahwa Kekayaan Negara harus diselenggarakan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam konteks inilah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Departemen…

    Tanggal : 17 Februari 2009 pukul 09:12 WIB :: Selengkapnya
  • Perlunya disusun RUU Penilaian Kekayaan Negara

    Rabu, 09 Mei 2007 Kekayaan negara pada dasarnya dikelompokkan menjadi kekayaan yang dimiliki oleh negara, yang perolehannya berasal dari APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah dan kekayaan yang dikuasai oleh negara, dalam bentuk bumi, air, udara dan…

    Tanggal : 17 Februari 2009 pukul 09:12 WIB :: Selengkapnya
  • SAP dan Peran Penilaian

    Pengelolaan keuangan negara memasuki babak baru pada tahun 2003 dengan diundangkannya UU No. 17 tentang Keuangan Negara. Paket payung hukum reformasi keuangan negara semakin lengkap setelah UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.…

    Tanggal : 17 Februari 2009 pukul 09:12 WIB :: Selengkapnya
  • PENATAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

     PENATAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)  YANG TERTIB DAN AKUNTABEL SESUAI KAIDAH-KAIDAH GOOD GOVERNANCE (Dalam Kerangka Hukum PP No.6/2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah)  Oleh     : Pardiman…

    Tanggal : 17 Februari 2009 pukul 09:11 WIB :: Selengkapnya
  • Inventarisasi dan Revaluasi Aset Negara

    Inventarisasi dan Revaluasi Aset Negara: Langkah Awal Penerapan Good Governance Dalam Menata dan Mengelola Barang Milik Negara Banjarbaru, 16 Agustus 2007 | Kantor Wilayah XII DJKN Banjarmasin Sebagaimana diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat…

    Tanggal : 17 Februari 2009 pukul 09:11 WIB :: Selengkapnya
  • LANDASAN PEMAHAMAN TERHADAP LKPP, SABMN

    DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara di Wilayah KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH   Mencermati adanya pernyataan disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah…

    Tanggal : 17 Februari 2009 pukul 09:11 WIB :: Selengkapnya
  • Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia

    PT. Dirgantara Indonesia adalah sebuah BUMN yang awalnya bernama PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang didirikan pada tanggal 28 April 1976 dengan akte notaris No.15 dengan direktur utamanya BJ Habibie. Dalam perjalanannya, pada tanggal 11 Oktober…

    Tanggal : 17 Februari 2009 pukul 09:11 WIB :: Selengkapnya
  • Open Source Software Center Didirikan di Bandung

    JAKARTA--MEDIA: Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi (Ristek) berinisiatif mendirikan Indonesia Go Open Source (IGOS) Center, di Bandung, Rabu, guna memperkenalkan pirantri lunak produk dalam negeri, Open Source(OSS). Pendirian IGOS Center juga…

    Tanggal : 17 Februari 2009 pukul 09:11 WIB :: Selengkapnya
  • Media Sosial Kami :